Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 4.000 sertifikat tanah di GOR Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (27/12).
Baca juga: Sertifikat Tanah untuk Rakyat Dijanjikan Selesai 2024
Sertifikat yang diserahkan terbagi atas 3.200 sertifikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan 800 sertifikat Redistribusi Tanah yang dilaksanakan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur.
"Semua sertifikat yang keluar dari BPN ini adalah bukti hukum hak atas tanah yang Bapak/Ibu miliki," kata Jokowi.
Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah konflik dan sengketa tanah yang sering terjadi akibat tidak adanya sertifikat. Presiden menuturkan bahwa pada tahun 2015, hanya 46 juta lahan yang selesai dari total 126 juta lahan.
Baca juga: Legislator NasDem Ujang Iskandar Sosialisasikan Program PTSL ke Warga Pangkalan Bun
Berkat sertifikat, jelas Jokowi, masyarakat tidak perlu takut lagi akan adanya sengketa ataupun konflik. Masyarakat pun akan aman dan nyaman dalam memanfaatkan lahan tersebut.
Ia juga mengatakan, sejak adanya program PTSL jumlah sertifikat yang terbit berhasil meningkat signifikan.
"Ada 126 juta bidang tanah yang harus disertipikatkan. Pada tahun 2015 baru ada 46 juta, sehingga konflik di negara kita banyak karena tanahnya belum bersertipikat. (Melalui PTSL, red) inilah usaha kita mempercepat yang namanya penyertipikatan tanah," ungkapnya.
Di kesempatan yang sama, Hadi Tjahjanto menyampaikan, Kementerian ATR/BPN akan terus memberi kepastian hukum kepada masyarakat. "Program PTSL dan Redistribusi Tanah akan terus dilanjutkan sampai dengan permasalahan-permasalahan di lapangan selesai," tuturnya. (Ant/P-3)
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyerahkan 109 sertifikat hak milik (SHM) kepada warga transmigrasi.
Merujuk data tematik Komisi Pemberantasan Korupsi per akhir 2023, tercatat masih ada 849 persil tanah milik Pemprov Sumut belum mengantongi sertifikat sampai sekarang.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan pemerintah memulihkan 717 sertifikat tanah milik transmigran di Kotabaru, Kalsel, yang sebelumnya dibatalkan.
"Kami sudah melakukan pemberkasan bahkan sudah bayar, namun sudah 7 tahun ini belum juga selesai,"
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman lima tahun penjara bagi Charlie Chandra dalam sidang lanjutan kasus pemalsuan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa (5/8). I
Cek tanah milik siapa dengan mudah! Panduan lengkap cara mengetahui pemilik tanah, dokumen yang diperlukan, dan biaya. Temukan solusinya di sini sekarang juga!
Ribuan masyarakat dari berbagai daerah tampak antusias mengikuti tradisi riyayan bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Kantor Kemenag Jatim menggelar Rukyatul Hilal awal Ramadan 2026 menjelang sidang isbat awal puasa yang digelar Selasa (17/2), bertepatan dengan 29 Sya’ban 1447 H di 21 titik lokasi di Jawa Timur
Pada 2025, Jawa Timur mencatatkan skor kinerja pelayanan publik terbaik nasional dengan angka 4,75 dari skala 5.
KPK juga terus meminta media untuk memberitakan kasus korupsi, agar pejabat takut apabila ingin memakan uang rakyat.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa angka ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi makro.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved