Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ELEKTABILITAS Partai Gerindra kian meninggalkan PDIP. Temuan survei yang dilakukan Indometer menunjukkan elektabilitas Gerindra naik tipis menjadi 18,5%, sedangkan PDIP melorot menjadi 16,6%.
Sebelumnya Gerindra menggeser PDIP yang selama ini selalu menempati peringkat pertama, seperti tercatat pada survei Oktober 2023. Golkar yang selama ini berada pada peringkat ketiga pelan-pelan mulai naik elektabilitasnya dan kini menembus 10,8%.
“Gerindra tetap unggul dan makin jauh meninggalkan PDIP yang juga dibayang-bayangi oleh naiknya elektabilitas Golkar,” ungkap Direktur Eksekutif lembaga survei Indometer Leonard SB dalam keterangan tertulis kepada pers di Jakarta, pada Sabtu (16/12).
Baca juga: Pemilih Gamang Diyakini Menjatuhkan Pilihan ke Anies-Muhaimin
Menurut Leonard, melejitnya elektabilitas Gerindra tidak lepas dari coattail effect yang dinikmati dari menguatnya Prabowo dalam kontestasi Pilpres.
Selama ini Gerindra selalu menjadi runner up dengan jarak elektabilitas yang terpaut jauh dari PDIP. “Tarik-menarik antara PDIP dan Gerindra soal kemungkinan bersatu dalam Pilpres menghasilkan perpecahan, masing-masing lalu mengusung capres sendiri,” jelasnya.
Kubu Gerindra berada pada posisi yang lebih menguntungkan, di mana Presiden Jokowi tampak memberikan dukungan. “Membelotnya Ganjar Pranowo yang semula di-endorse Jokowi memicu perubahan arah dukungan kepada Prabowo yang diusung oleh Gerindra,” jelas Leonard.
Baca juiga: Anies-Muhaimin belum Puas, Targetkan Salip Elektabilitas Prabowo-Gibran
Sementara Gerindra terus mengungguli PDIP, partai lain pengusung Prabowo-Gibran seperti Golkar juga mulai menikmati kenaikan elektabilitas. “Jika PDIP tidak berhati-hati, bukan hanya dikalahkan Gerindra tetapi juga bersaing dengan Golkar di tiga besar,” tandas Leonard.
Pada urutan berikutnya ada PKB (7,5%), Demokrat (6,8%), PSI (6,5%), dan PKS (4,1%). Di bawah ambang batas parlemen ada PAN (3,2%), Nasdem (2,5%), PPP (2,0%), Perindo (1,5%), dan Gelora (1,4%).
Berikutnya di papan bawah ada PBB (0,8%), Ummat (0,5%), dan Hanura (0,4%).
Selanjutnya Garuda (0,2), PKN (0,1), dan Buruh (0,0), dan sisanya menyatakan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 16,6%. “Tersisa waktu dua bulan menuju pencoblosan bagi partai-partai untuk menjalankan strategi kampanye,” pungkas Leonard.
Survei digelar pada 1-7 Desember 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia, yang dipilih secara acak bertingkat survei (multistage random sampling). Margin of error survei sebesar ±2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. (P-3)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved