Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, mengupayakan jaminan kesehatan untuk petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
"Kami masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Sudah kami sampaikan baik tertulis maupun lisan. Premi nya nanti dibayar pemda," tutur ketua KPU Kabupaten Majalengka, Agus Syuhada, Selasa (12/12).
Dijelaskan Agus, upaya jaminan untuk KPPS bukan tanpa alasan. Berdasarkan UU No 7 tahun 2017 pasal 434, terkait dengan fasilitasi pemda pada pemilihan umum.
Baca juga : KPU RI Buka Lowongan untuk 5.741.127 Petugas KPPS
Namun Agus juga mengakui, nantinya pemerintah daerah akan mengeluarkan anggaran yang cukup besar karena jumlah KPPS mencapai 35.415 orang.
Jumlah ini masih ditambah oleh PPS sebanyak 1.029 orang. Agus sendiri berharap usulan mereka ini bisa disetujui.
Baca juga : Usia Petugas KPPS Maksimal 55 Tahun
Jika tidak disetujui, pihaknya pun telah menyiapkan rencana kedua, yaitu premi nantinya dibebankan kepada petugas KPPS. Untuk itu pihaknya akan mengetatkan pemeriksaan kesehatan. Pengetatan tersebut diantaranya dari sisi batasan usia dan hasil tes kesehatan yang memenuhi persyaratan.
Untuk batasan usia maksimal 55 tahun dan 4 syarat kesehatan yang harus dipenuhi oleh KPPS. "Harapannya kasus yang pernah terjadi pada pemilu sebelumnya bisa dihindari," tutur Agus.
Sementara itu Bupati Majalengka, Karna Sobahi, menjelaskan Pemda Majalengka juga tengah menyiapkan jaminan kesehatan untuk KPPS. "Jangan sampai terulang lagi, banyak meninggal," tutur Karna. (Z-4)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan perekrutan lagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) jelang penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif 2024.
SAKSI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau menyebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kehabisan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) 04
REKRUTMEN petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 mendapat sorotan.
Komnas HAM menyoroti beratnya beban kerja sebagai faktor utama meninggalnya petugas pemilu, termasuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
KPU menyebut total petugas pemilu 2024 yakni anggota KPPS, PPK, dan PPS yang meninggal dunia sebanyak 181 orang, yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit sebanyak 4.770 orang.
BPJS Kesehatan telah mengucurkan dana puluhan triliun rupiah sebagai jaminan untuk membiayai pengobatan pasien pengidap penyakit kardiovaskular melalui program JKN pada 2023.
Laporan pengelolaan program dan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2023
BELANJA asuransi kesehatan sosial meningkat 36% menjadi Rp167,4 triliun pada 2023. Total belanja tersebut mencakup 98,9% atau Rp165,6 triliun untuk JKN.
Kementerian Kesehatan melalui Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, menyebut bahwa sebanyak 25% masyarakat Indonesia belum memiliki jaminan kesehatan yang aktif.
Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan JKN serta pengawasan eksternal BPJS Kesehatan oleh DJSN menjadi rujukan dalam perumusan perbaikan tatakelola JKN.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menjelaskan penetapan Kelas Rawa Inap Standar (KRIS) meminta pemerintah hati-hati dalam menetapkan KRIS. Masyarakat harus memperoleh layanan kesehatan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved