Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
UNIT Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Bahan Kontruksi Bangunan dan Informasi Kontruksi (PBKBIK) Dinas PUPR Banten adalah laboratorium kontruksi bidang ke-PU-an yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor LP-1676-IDN.
Kepala Dinas PUPR Banten, Arlan Mirzan, mengatakan ada delapan tahapan yang harus dilalui untuk proses pengajuan pengujian bahan kontruksi bangunan dan informasi kontruksi.
"Ada delapan tahapan untuk pengajuan pengujian bahan kontruksi bangunan dan informasi kontruksi," ujar Arlan, Kamis (23/11/2023).
Baca juga: Dinas PUPR Banten Imbau Masyarakat Waspadai Titik Rawan Longsor
Pertama, membawa surat permohonan yang ditujukan kepada UPTD PBKBIK Dinas PUPR Banten. Kedua, pemohon membawa benda yang akan diuji. Ketiga, pemohon akan diberikan rangkap formulir permintaan pengujian.
Keempat, UPTD PBKBIK Dinas PUPR Banten menghitung besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon, kemudian dilakukan input Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) sesuai Perda No 1 Tahun 2018.
Baca juga: Pemprov Banten Ambil Alih 13 Jalan Kabupaten Kota yang Tak Kunjung Dibangun
Kelima, pemohon membayar retribusi ke kas daerah dan memperlihatkan bukti lunas membayar kepada UPTD PBKBIK Dinas PUPR Banten. Keenam, UPTD PBKBIK Dinas PUPR Banten melaksanakan jenis pengujian yang diminta.
Ketujuh, UPTD PBKBIK menyerahkan hasil layanan kepada pemohon berupa hasil pengujian. Dan kedelapan, pengambilan laporan hasil uji harus membawa bukti formulir permintaan pengujian. "Semua tahapan itu harus dilalui oleh pemohon agar pengujian bisa dilakukan," jelas Arlan. (Adv/S-4)
Pemprov Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023
PENGAMAT Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah tidak terburu-buru mengesahkan RUU DKJ.
Sebanyak 30 penyedia lokal dari berbagai kategori barang/jasa, termasuk makanan, alat tulis kantor, barang elektronik, souvenir, dan travel agent, berpartisipasi dalam kegiatan ini.
Program Baja Mantra itu saat ini tengah disusun Pemprov Banten bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) di Kabupaten dan Kota di Banten.
Penyusunan Perda RTRW Provinsi Banten dilaksanakan melalui beberapa tahapan dengan mekanisme penetapan sesuai ketentuan PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Prestasi yang ditorehkan pada 17 Juli 2024 ini diakui dan dicatat oleh Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
IKATAN Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI) ialah asosiasi profesi/kumpulan para praktisi ahli manajemen proyek Indonesia yang didirikan di Jakarta pada 16 Juli 1999.
PENGAMAT militer Connie Rahakundini Bakrie mengkritisi pernyataan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak terkait tentara diperbolehkan untuk berbisnis kecil-kecilan.
PT PP telah melakukan pembayaran atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 senilai Rp 850 Milyar dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I 2021 senilai Rp400 miliar.
Proyek yang dikerjakan antara lain Tanjung Jati B Unit 5 & 6 (Jawa-4) Coal Fired Steam Power Plant 2 X 1,000 MW di Jepara dan Development of Bekasi Cikarang Cainiao Smart Logistic Warehouse Project.
PEMERINTAH sedang dalam proses mengintegrasikan tujuh badan usaha milik negara (BUMN) di sektor konstruksi atau BUMN karya dalam tiga klaster perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved