Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DUA kendala besar kini dihadapi petani di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pertama, fenomena El Nino yang berdampak durasi musim kemarau menjadi lebih panjang hingga menyebabkan keringnya sumber air untuk lahan pertanian, terutama sawah. Adapun yang kedua, langkanya pupuk di kalangan petani.
Untuk diketahui, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis mencatat, ada 108 hektare lahan tanaman padi yang gagal panen. Lahan lainnya yang tersebar di 18 kecamatan juga mengalami kekeringan. Akibatnya, banyak lahan pertanian yang dibiarkan mengering dan tidak termanfaatkan selama kemarau panjang melanda.
Baca juga: Produksi Gabah Turun ke 300 Ton, Harga Beras Mahal
Terkait dua hal di atas, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Wanita Tani Indonesia Farahdibha Tenrilemba menyatakan sudah saatnya petani di Ciamis mencari solusi sumber air terdekat sebagai sumur alternatif bagi sumber air.
"Tapi, jika tidak memungkinkan, ada baiknya petani mulai mencari komoditi yang bisa ditanam di masa seperti ini," ujar Farahdibha di sela penyerahan bantuan pupuk bagi petani di Panawangan dan Cipaku, Ciamis, Jabar, Rabu (25/10).
Soal mencari komoditi lain yang bisa ditanam, Desa Sindangsari misalnya. Para petani disana sudah mencoba melakukan alih tanam ke palawija.
Adapun untuk kendala kedua, yakni langkanya pupuk di kalangan petani, Farahdibha mengakui kesulitan mendapatkan pupuk sebagai salah satu masalah utama petani Ciamis saat ini.
Baca juga: Kemarau di Jateng Diperkirakan Masih Hingga Akhir Oktober
"Kesulitan mendapatkan pupuk ini coba kami respons dengan memberikan bantuan pupuk setara untuk 10 hektare sawah yang bisa dimanfaatkan para petani di Panawangan dan Cipaku pada musim tanam ke depannya saat musim hujan datang," ujar Farahdibha.
Wanita yang juga caleg DPR Partai Nasdem di Dapil Jabar X ini melihat, kesulitan mendapatkan pupuk ini salah satunya lantaran terbatasnya pendistribusian kartu tani.
"Pupuk yang dibeli dibatasi dan harus punya kartu tani. Ini semacam subsidi BBM, tetapi stok barang habis," ungkapnya.
Sebagai solusi, wanita yang akrab disapa Teh Farah ini meminta pemerintan menyediakan alternatif pupuk lain dengan harga sama dengan pupuk subsidi serta jaminan stok yang aman.
"Semoga bantuan pupuk dari kami sedikitnya bisa membantu kesulitan petani Ciamis atas langkanya pupuk," pungkas Farahdibha. (RO/S-2)
Menyikapi tingginya harga cabai rawit merah di tingkat konsumen, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Pertanian menggelar aksi stabilitas pasokan harga pangan.
PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field berkomitmen mendukung inisiatif-inisiatif kreatif yang lahir dari warga yang juga para pelaku UMKM di sekitar perusahaan.
Diketahui, cuaca panas terjadi di Padang sejak dua pekan belakangan ini. Seluas 4.200 hektare lahan pertanian di Padang terancam kekeringan.
RAUT wajah rasa kekecewaan bercampur murung sulit disembunyikan oleh ribuan petani bawang merah di kawasan Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
Petani di daerah tersebut berharap ada perhatian dan solusi dari pemerintah untuk mengatasi kekurangan air untuk lahan persawahan agar panen tetap berkelanjutan.
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas petani kelapa sawit di seluruh Indonesia.
Pelaku membujuk korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar lebih dengan dalih menyewakan lokasi tambang. Ternyata, lokasi tambang yang dimaksud oleh pelaku itu milik orang lain.
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.
KPK menyebut 6.969 calon legislatif (caleg) terpilih) Pemilu 2024 belum menyerahkan LHKPN. KPU tak akan melantik caleg terplih jika belum melaporkan LHKPN
Upaya KPK dan KPU memastikan caleg bebas korupsi dengan mewajibkan penyampaian LHKPN dinilai masih memiliki celah.
Kewajiban caleg terpilih melaporkan LHKPN telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6/2024 mengenai penetapan calon terpilih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved