Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DINAS Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Sorong, menggelar nikah massal yang diikuti 62 pasang asal Papua, di GKI Marantha dan dilanjutkan dengan resepsi pernikahan di Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat Daya (PBD), Sabtu (21/10).
Acara nikah massal itu bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan agama dan negara serta sebagai bukti kepedulian pemerintah terhadap perempuan dan anak di Kota Sorong.
Selain itu, nikah massal itu bertujuan mengurangi jumlah pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dan membantu membentuk rumah tangga baru yang sesuai dengan kaidah dan norma agama. Juga, membantu masyarakat agar memiliki status hukum.
Baca juga: Pemkot Sorong Gelar Rembuk Stunting, Cari Solusi Terbaik
"Sumber dana kegiatan dari DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong dan dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2023," jelas Plt Kepala DP3A Kota Sorong Yulinda Mosso dalam laporannya.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Sorong Septinus Mosso memberi apresiasi kepada DP3A Kota Sorong atas pelaksanaan nikah massal tersebut.
Menurutnya, kegiatan tersebut akan memberikan pengakuan secara sah oleh agama dan negara melalui pencatatan sipil.
Baca juga: Sambut HUT ke-78 RI, Kemendagri Bagikan 10 Juta Bendera di Kota Sorong
"Tentunya juga, untuk mendapatkan legalitas pernikahan dan mewujudkan hak kependudukan, terutama bagi anak serta kebutuhan keluarga dalam administrasi pelayanan. Apa yang telah dilakukan hari ini merupakan suatu perwujudan masyarakat, dalam mendukung data kependudukan di Kota Sorong," kata Pj Wali Kota.
Septinus melanjutkan, program nikah massal menjadi program untuk memastikan keberpihakan kepada masyarakat, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP).
Melalui program tersebut, masyarakat berhak mendapat pemenuhan kebutuhan secara administratif, dan terfasilitasi melangsungkan pernikahan.
"Ini adalah kesempatan bagi kami untuk menunaikan sebagian dari kewajiban pemerintah, untuk memastikan warganya mendapat pengakuan," jelas Pj Wali Kota.
Di sisi lain, banyak keluarga yang secara ekonomi belum beruntung akibat kesulitan dari aspek finansial dan waktu. Hal ini mengakibatkan administrasi kependudukannya menjadi rumit.
Oleh karena itu, inisiatif DP3A Kota Sorong telah memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sebagai masyarakat.
Usai itu, Pj. Wali Kota Sorong bersama istri dan Plt Kepala Dinas DP3A Kota Sorong, secara bergantian menyerahkan akta pernikahan kepada empat perwakilan pasangan nikah massal, yang telah dinikahkan secara agama dan negara. (Z-1)
Pemkot Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, menargetkan realisasi investasi pada 2024 senilai Rp8 miliar. Ini akan dicapai melalui optimalisasi di sektor perdagangan dan jasa.
Pernyataan Mendagri yang Kritik Pj Gubernur Papua Barat Daya di Rapat Bersama DPR Dinilai tidak Elok
Pasca-bentrok antara anggota Brimob Polda Papua Barat dan Polisi Militer TNI AL di Sorong, Papua Barat, jajaran TNI AL dan Polri meminta maaf kepada masyarakat.
Bentrok terjadi antara anggota Batalyon 8 Pelopor Sat Brimob Polda Papua Barat Daya dengan anggota POM AL Lantamal IV Sorong di Pelabuhan Sorong, Papua Barat Daya. Diduga akibat salah paham.
Dugaan penggelembungan suara PSI dalam Pemilu 2024 terjadi di TPS 002 Desa Wernas, Distrik Teminabuan.
KPU Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menuntaskan rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten/kota. Partai politik yang meraih suara terbesar adalah Golkar, Demokrat, dan NasDem.
Survei dilakukan pada 21-30 Mei 2024 dengan metode multistage random sampling, melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terhadap 300 responden dengan margin of error 5,8%.
JAJARAN TNI-AL dan Polda Papua Barat harus menjalankan investigasi dengan transparan untuk mengusut penyebab utama bentrok TNI-Polri di Sorong.
PENJABAT Wali Kota Sorong Septinus Lobat melakukan kunjungan silaturahim sekaligus buka puasa bersama di Masjid At-Taqwa Remu Kota Sorong dalam rangka Safari Ramadan, kemarin.
Komisioner Bawaslu Papua Barat Daya Zatriawati mengungkapkan pemungutan suara ulang (PSU) berpotensi terjadi pada sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Sorong.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved