Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RENCANA pemerintah pusat membangun kembali dua bendungan di Bogor terus berlanjut. Kedua bendungan itu yakni Cibeet dan Cijurey yang berada di Kecamatan Cariu, Kecamatan Tanjungsari, wilayah Timur Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Bupati Bogor Iwan Setiawan, melakukan peninjauan lokasi, Minggu (17/9). Saat itu juga turut mendampingi Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin, dan Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi dan sejumlah pejabat Pemda Kabupaten Bogor lainnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dirinya bersama Pj. Gubernur, Komisi V DPR RI Mulyadi, dan Bupati Bogor memantau langsung pelaksanaan pembangunan di wilayah timur Kabupaten Bogor. Pertama adalah rencana pembangunan dua bendungan yakni bendungan Cibeet dan Cijurey.
“Jadi hari ini kami pantau pembangunan bendungan Cibeet dan Cijurey yang merupakan anak sungai dari Sungai Citarum," kata Basuki.
Baca juga: Bendung Karet di Demak Rusak Air PDAM Tercemar Air Laut
Menurut Basuki, keberadaan bendungan ini akan berkontribusi mengatasi banjir Citarum hilir yakni di wilayah Karawang dan Bekasi. Ini termasuk proyek strategis nasional yang pembangunannya akan segera kita mulai.
Pada saat itu, Basuki mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Mulyadi selaku anggota Komisi V DPR RI yang sudah mengawal program ini, mensosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat sudah bisa menerima program pembangunan ini.
Baca juga: Anggarkan Rp21,56 T, Kementerian PU-Pera Bangun 23 Bendungan Baru
Selain itu proyek pembangunan bendungan, rombongan juga meninjau proyek peningkatan jalan di Kecamatan Sukamakmur.
Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, yang bertujuan untuk menangani jalan-jalan non nasional yang rusak dan meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN.
“Yang kedua adalah pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) yang dilaksanakan di seluruh Indonesia sepanjang 2.800 km jalan raya dan 2.300 meter jembatan. Di Jawa Barat ada 15 ruas jalan yang akan dibangun, di antaranya ada di Kabupaten Bogor. Semua direncanakan akan selesai pada bulan Desember tahun ini,” ujar Basuki.
Sementara itu, Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin menuturkan, pembangunan kedua bendungan ini adalah salah satu bentuk kehadiran negara untuk mengendalikan masalah banjir. Dia menyebut masalah pembebasan lahannya akan dilakukan secara bertahap.
Bey menjelaskan, soal pembangunan jalan yang merupakan jalan alternatif masyarakat yang akan diperbaiki Kementerian PUPR.
Untuk tahap awal akan dilakukan sepanjang 11 km. Kemudian perbaikan akan dilanjutkan tahap berikutnya sampai ke Kecamatan Citeureup.
Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengucapkan terima kasih. Menurutnya pembangunan bendungan Cibeet dan Cijurey di Kecamatan Tanjungsari dan Cariu, serta peningkatan jalan melalui IJD di Kecamatan Sukamakmur akan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur jalan yang hari ini kita lihat merupakan jalan kabupaten. Kalau dulu jalan kabupaten tidak bisa dibangun melalui anggaran APBN, harus APBD. Alhamdulillah dengan adanya inpres ini yang merupakan inisiatif dari Menteri PUPR, bisa membantu percepatan peningkatan jalan kabupaten,” ucap Iwan.
Jalur ini adalah adalah jalur harapan masyarakat, karena merupakan salah satu destinasi wisata baru. Jalan ini disebut juga jalan Poros Tengah Timur atau jalur Puncak II yang akan tembus ke Cipanas. Jalan ini menjadi jalan alternatif masyarakat menuju kawasan Puncak.
"Ini juga merupakan jawaban atau solusi dari masalah kemacetan di kawasan Puncak,"kata Bupati Iwan.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi. Mulyadi mengatakan, sebagai wakil masyarakat dirinya mengapresiasi dan berterima kasih atas apa yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
Di Badan Anggaran, ia juga selalu menyuarakan bahwa proyek-proyek strategis nasional termasuk inpres untuk pembangunan infrastruktur jalan daerah adalah terobosan yang luar biasa.
"Bendungan Cibeet dan Cijuray ini sudah saya ingatkan terus bahwa pembangunannya harus betul-betul membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Di samping untuk mengatasi musibah-musibah banjir,” pungkasny. (DD/Z-7)
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
TENAGA Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dinas PUPR Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengadakan FKP, Rabu (10/7) di Gayamprit, Klaten Selatan.
MENTERI PUPR Basuki Hadimuljono membantah kabar akan ditundanya rencana Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Sigit Hani Hadiyanto mengatakan bahwa progres pembangunan bandara sudah sekitar 40%-50%.
Istana Garuda IKN dan lapangan serta podium bisa digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan akan menunggu arah dan usulan yang nanti akan diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Anggota Komisi V DPR RI, Irwan, mendukung Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono untuk tetap menjadi kepala Otoritas IKN hingga proyek ibu kota baru selesai.
Namun Basuki katakan belum tentu warga tidak akan digusur, tergantung nanti penyelesaiannya. Apabila warga menerima PDSK Plus, berarti pemerintah sudah memberikan ganti rugi kepada warga.
RITS sebagai badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF, telah siap untuk mengimplementasikan sistem tersebut sesuai jadwal.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan gaji pegawai swasta tidak hilang meski ada potongan iuran untuk kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved