Kapolres Sorong Didesak Dicopot Buntut Pengetikan 'Manusia Papua' Menjadi 'Manusia Purba'

KETUA Dewan Adat Wilayah III Doberay Provinsi Papua Barat Dan Papua Barat Daya Mananwir Paul Finsen Mayor meminta Kapolri segera mencopot Kapolres Kota Sorong buntut kejadian salah ketik "Manusia Papua" menjadi "Manusia Purba". Tindakan anggota Polresta Sorong menurut dia sudah menimbulkan gejolak di masyarakat yang bisa menciptakan konflik sosial.

"Sebagai pemegang otoritas adat wilayah Doberay Papua Barat dan Papua Barat Daya, saya mendesak Kapolri untuk segera mencopot Kapolresta Sorong karena anak buahnya telah melakukan tindakan rasisme dengan sebuah penulisan yang sangat tidak pantas. Dan kami yakin ini bukan salah ketik tetapi memang disengajakan. Purba dan Papua itu jauh sekali bedanya," ungkap Paul Mayor kepada wartawan, Senin (14/8).

Menurut Ketua DPP Alumni GMNI tersebut saat ini situasi Kota Sorong dan Papua Barat pada umumnya sedang bergejolak akibat pengetikan 'Manusia Papua' menjadi 'Manusia Purba' tersebut.

Baca juga: Peringatan HUT ke-56 Kabupaten Sorong, Motivasi Bekerja Lebih Keras

"Artinya harus ada tindakan tegas dari pimpinan bahwa yang begini tidak bisa ditolerir. Baru 2019 lalu kita ini kerusuhan besar gara-gara rasisme. Tunjukan bahwa Kapolri tegas untuk menertibkan anggota seperti ini," ungkapnya.

Apalagi ada pernyataan Kapolresta Sorong yang dengan tegas menyampaikan bahwa jika ada kesalahan pada anak buah maka pemimpin akan bertanggung jawab.

Baca juga: Cegah Kekacauan Pemilu 2024, Pemkot Sorong Perankan Wasdin

"Sekarang kita tagih prinsip ini ke beliau. Kita balikan saja," ucapnya.

Paul Mayor kuatir jika tidak ada tindakan tegas pimpinan Polri menyikapi situasi ini bukan tidak mungkin timbul gangguan kamtibmas di Sorong bahkan Papua Barat Daya.

"Jangan sampai kalau tidak ada tindakan tegas masyarakat akan pikir ini ada pembiaran. Kami tidak ingin ada gejolak sosial yang lebih besar. Kami sekali lagi minta Kapolri untuk copot Kapolresta Kota Sorong," tegas Sekjen Forkamsi tersebut.

Pihaknya mendorong agar pimpinan Polri bisa menggantinya dengan Kapolresta yang benar-benar memiliki kredibilitas dan memahami wilayah dengan baik.

"Kita tidak ingin kejadian seperti ini dibiarkan tanpa sanksi yang tegas dari Pimpinan. Rasisme di Papua Barat ini sangat sensitif. Jadi jangan main-main di wilayah itu," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya Kasat Intelkam Polresta Kota Sorong, mengeluarkan surat penolakan izin demo dari aliansi masyarakat adat selamatkan tanah adat dan manusia Papua bermuatan salah pengetikan. Seharusnya di dalam surat penolakan izin demo bernomor B/14/VIII/2023 aliansi masyarakat adat selamatkan tanah adat dan "manusia Papua", tetapi salah pengetikan menjadi "manusia purba". (Z-7)