Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah mengajukan tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur Jabar yang akan menggantikan Gubernur Ridwan Kamil yang masa jabatannya akan berakhir pada 5 September mendatang.
Tiga nama calon pj yang disulkan tersebut adalah Asep N Mulyana yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Guru Besar Bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik Universitas Padjadjaran (Unpad) Keri Lestari dan Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin.
Saat ditemui seusai rapat pimpinan di Kantor DPRD Jabar, ketiga orang itu kompak menyatakan mengapresiasi kepercayaan DPRD Jabar untuk mengusulkan nama mereka.
Baca juga: Golkar Ogah Berandai-andai Ridwan Kamil Jadi Cawapres Ganjar
Asep mengatakan ia belum tahu secara pasti siapa yang akan menjadi Pj Gubernur Jabar, semuanya tergantung pada keputusan Presiden Jokowi.
"Saya belum tahu secara pasti, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kehormatan yang diamanahkan atau diberikan oleh masyarakat Jabar melalui DPRD," jelasnya.
Hal sama juga dikatakan Bey bahwa dirinya belum bisa berbicara banyak karena hal tersebut masih dalam proses pengajuan. "Yang jelas saya ucapkan terimakasih kepada DPRD yang telah mengajukan saya menjadi kandidat Pj Gubernur, walaupun masih panjang prosesnya. Makanya saya belum bisa bicara lebih banyak karena masih kandidat," ungkapnya.
Baca juga: Ridwan Kamil Sebut Ribuan Santri Al Zaytun akan Diambil Alih Kemenag
Keri mengatakan baik menjadi Pj Gubernur Jabar atau tidak, dirinya akan tetap bersinergi dengan DPRD Jabar dan Pemprov Jabar, sebagai Direktur Institut Pembangunan Jabar (Injabar) Unpad.
"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di fraksi-fraksi DPRD atas kepercayaannya dan insyaallah, jadi atau tidak jadi Pj, kita tetap bersinergi bersama, Injabar Unpad bersama DPRD dan Pemprov Jabar untuk masyarakat Jabar,"ucapnya. (Z-6)
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada kepala daerah berstatus penjabat (pj) yang bermain judi online. Tito tidak segan untuk mencopot.
Pernyataan Mendagri yang Kritik Pj Gubernur Papua Barat Daya di Rapat Bersama DPR Dinilai tidak Elok
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, optimistis produksi pangan di wilayahnya tahun ini meningkat. Hal itu didorong dengan gelontoran bantuan 10.000 alsintan dan pupuk.
Pemprov Jawa Tengah memberangkatkan sebanyak 1.088 warganya dalam program mudik gratis menggunakan kereta api dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, pada Minggu, 7 April 2024.
Terjadi peningkatan jumlah penerbangan di Bandara APT Pranoto saat periode mudik Lebaran.
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved