Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERMASALAHAN elpiji mulai dirasakan warga di pantura Jawa Tengah seperti Demak, Kudus, dan Jepara. Namun, stok masih tersedia di sejumlah pengecer walau lokasinya cukup jauh dari rumah warga.
"Ini cukup menyulitkan karena harus sedikit jauh, pengecer terdekat sering kehabisan stok karena ada pengurangan jatah," ungkap Saryani,45, warga Wedung, Demak.
Sebenarnya, stok elpiji bersubsidi (gas melon) di beberapa daerah di pantura Jawa Tengah masih dikatakan aman, namun pembelian warga dibatasi tiga tabung per bulan dan harus melampirkan kartu tanda penduduk (KTP).
Baca juga: Di Sumut LPG 3 Kg Aman, Wakil Ketua Komisi VI DPR Apresiasi Langkah Cepat Pertamina
Pengelola agen gas elpiji di Jepara Dyah Tri mengaku hingga saat ini kesulitan meminta konsumen untuk melakukan pendataan KTP, sebagian warga menolak karena khawatir pendataan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pemilu dan pinjaman online. "Maklum mau pemilu, jadi sangat sensitif," imbuhnya.
Direktur Perusda Aneka Wirausaha (Anwusa) Kabupaten Demak Patno Zuwanto mengatakan pembelian elpiji 3 kilogram di Kabupaten Demak memang dilakukan pembatasan dengan menggunakan KTP.
Baca juga: LPG 3 Kg masih Langka di Badung Bali
Pembatasan pembelian elpiji 3-4 tabung per bulan dan harus melampirkan KTP dan itu mengacu pada Keputusan Dirjen Migas Nomor 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.
"Warga membeli elpiji bersubsidi harus memakai KTP kemudian di data, kalau sudah terdata bisa langsung membeli," ujarnya.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Nur Janah mengatakan satu nomor induk kependudukan (NIK) hanya dapat membeli satu tabung gas elpiji tabung melon dalam sepekan. (Z-6)
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pembelian LGP 3 kg atau gas melon belum akan dibatasi jumlahnya meski harus menggunakan KTP.
PEMBELI LPG 3 kilogram (kg) wajib menunjukkan KTP mulai 1 Juni 2024. Hal itu disampaikan oleh PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga.
Saat ini penyaluran elpiji 3 kg bersifat terbuka, yang mana masyarakat yang telah mendaftarkan diri di pangkalan resmi Pertamina
PENGAMAT kebijakan energi Sofyano Zakaria meminta pemerintah untuk tegas membatasi penyaluran elpiji atau liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) agar tepat sasaran.
Jadi penggunaan KTP ini akan membantu dalam aspek pengawasan, agar distribusi LPG 3 kilogram semakin tepat sasaran.
HARGA gas elpiji ukuran 3 kilogram di Palu, Sulawesi Tengah, tembus Rp40 ribu per tabung. Pemerintah diminta turun tangan.
Disdukcapil pastikan program penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) tidak mempengaruhi data pemilih pada Pilkada Jakarta
Dengan pencatatan ini maka kebutuhan pengecer elpiji 3 kg akan terdata sehingga distribusi dan permintaan bisa diketahui dengan detail.
Pemprov DKI sudah bersepakat dengan Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Jawa Barat dan Banten untuk menggratiskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terdampak penonaktifan NIK
Warga Depok yang masih menggunakan KTP DKI Jakarta diminta segera mengurus identitas sesuai dengan domisili masing-masing.
Penonaktifan NIK dilakukan secara bertahap, yakni memprioritaskan data warga yang meninggal hingga alamat yang tak sesuai.
Anggota DPRD DKI menolak kebijakan penonaktifan KTP warga DKI di luar Jakarta
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved