Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SRI Sultan Hamengku Buwono X berharap Indonesia segera miliki ocean policy yang akan mampu menjawab berbagai tantangan kemaritiman masa sekarang dan yang akan datang.
"Adanya ocean policy ini, juga dapat membantu Indonesia untuk menyelesaikan masalah-masalah kemaritiman yang kerap terjadi di Indonesia," kata Sri Sultan saat menerima Kunjungan Kerja Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV Tahun 2023 Lemhannas di Yogyakarta pada Senin (10/7).
"Harapan saya, pemerintah ini bisa melahirkan ocean policy terlebih dulu. Biarpun satu undang-undang, tetapi menyangkut masalah ocean policy. Entah itu nanti undang-undang maritim, undang-undang perdagangan lewat kapal, bicara masalah kedalaman laut, bicara masalah dasar laut, dan sebagainya. Sehingga semua itu, undang-undang sudah mengatur. Jadi kita tidak sering dibodohi lagi," tutur Sri Sultan.
Baca juga: Dukung RI Poros Maritim Dunia, KKP Bersama Binus dan Unpad Gelar Diskusi Terbuka
Ocean policy yang dibuat, katanya akan membantu Indonesia menghadapi tantangan dalam membangun hubungan kemaritiman, khususnya dengan dunia Internasional. Sehingga dalam pelayaran internasional, Indonesia dapat tetap mempertahankan daya saingnya.
Baca juga: Australia dan Indonesia Bekerja Sama Tingkatkan Keselamatan Maritim
Di samping itu, terkait pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, Sri Sultan juga berbicara mengenai upaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk memakmurkan bangsa dan negara di masa depan. "Misalnya membangun smelter untuk bisa meningkatkan pendapatan negara," ucap Sri Sultan. (Z-6)
Pemerintah Indonesia diminta untuk bersikap lebih tegas saat membahas Pengaturan Pelaksana (PP) Wilayah Tumpang Tindih Yurisdiksi ZEE dan Landas Kontinen (LK) dengan Vietnam.
Para pengurus HAPPI yang baru saja dilantik diharapkan berperan dan ambil bagian dalam kebijakan pembangunan kelautan dan kemaritiman Indonesia.
Hakeng menyebut latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK, diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi.
Upaya talent hub yang menghubungkan talenta maritim yang teruji dan terlatih sesuai kebutuhan industri di Indonesia hingga global.
Nusantara Ocean Week 2024 merupakan forum pemangku kepentingan kebaharian Indonesia untuk mengawal pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Pendekatan melalui cara diplomasi dinilai efektif dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
GUBERNUR DI Yogyakarta, Sri Sultan HB X menanggapi aksi dorong petugas keamanan Teras Malioboro (TM) 2 dengan sekelompok pedagang.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X berharap mudik menjadi mempererat hubungan kerluarga.
Direktur Perlindungan Kebudayaan Kemendikbudristek, Judi Wahjudin mengatakan bahwa pihaknya perlu memvalidasi data awal terkait aset, manuskrip, dan benda bersejarah lainnya milik HB II
Wakil Ketua DPRD DIY apresiasi kinerja Gubernur DIY meskipun demikian, masalah kemiskinan masih menjadi sorotan karena belum memenuhi target yang diharapkan.
Ia menyebut, era ke depan bangsa ditentukan oleh seberapa dalam rakyat memahami, menghargai, dan menerapkan kedaulatan dalam arti yang paling luas dan beradab.
Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved