Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Ikatan Kekeluargaan Antar Suku Bangsa (Ikasba) Kalimantan Selatan Aliansyah Mahadi menilai narasi people power yang diduga mengarah pada upaya pemakzulan pemerintahan yang sah sebagai sesuatu yang perlu diantisipasi dan harus segera diselesaikan.
"Jangan sampai masyarakat mengikuti hal hal yang tidak ada dasar hukumnya, termasuk juga terhadap ajakan atau imbauan people power ini. Karena itu merupakan sebuah hal di luar jalur yang ada," ujar Aliansyah seperti dikutip Antara di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, pemerintahan yang ada dan sah saat ini sudah berjalan dengan baik, sehingga dirinya mewanti-wanti agar generasi muda jeli dan tidak mudah terprovokasi atas ajakan ilegal yang bermuara pada pemakzulan pemerintah.
"Pemuda ini harus benar-benar jeli dan bisa memfilter dalam melihat masalah ini. Jangan sampai mereka terbawa juga atau terpengaruh terhadap provokasi itu, seperti hanya ikut-ikutan," katanya.
Ia mengungkapkan bahwa memasuki tahun politik, narasi people power kembali mencuat dengan ditunggangi kepentingan politik kelompok tertentu. Untuk itu, Aliansyah mengimbau agar masyarakat nantinya bijaksana dan tidak terpecah belah akibat perbedaan pilihan politik.
Baca juga: Mantan Pendiri Pesantren Blak-blakan Soal Kontroversi dan Ajaran Sesat di Al-Zaytun
"Harus selalu diingatkan bahwa jangan jadikan perbedaan terhadap pilihan ini akan membuat kita terpecah. Silakan rekan-rekan semuanya sesuai dengan pilihannya masing-masing. Tetapi begitu selesai acara pemilihan umum, kita harus kembali lagi menjadi satu," ucap Ketua FKPT Kalsel itu.
Aliansyah juga menyarankan perlu adanya stimulus dari pemerintah terkait bahaya provokasi seperti itu. Hal itu penting demi persatuan bangsa di tengah masyarakat majemuk di Indonesia.
"Suarakan hal-hal yang demikian, mana yang bahaya untuk tidak diikuti dan hal mana yang positif untuk menjaga persatuan antarmasyarakat, serta bagaimana cara menghadapi gesekan-gesekan yang mutlak terjadi pada bangsa yang beragam ini," tutur dia.
Dia menjelaskan keberadaan Ikasba Kalsel yang terbentuk di masa kepemimpinan Gubernur Sjachriel Darham juga turut menjadi wadah dalam membangun kewaspadaan dini serta mempererat solidaritas masyarakat Kalimantan Selatan terhadap ancaman provokasi dan radikalisme melalui peran serta para tokoh suku dan etnis.
"Dengan selalu menekankan bahwa kita adalah satu keluarga, mempererat komunikasi antarsuku dan etnis serta hubungan dengan pemerintah baik daerah maupun pusat juga terjalin. Jadi kalau ada suatu sedikit gesekan di antara etnis atau suku, kita utamakan komunikasi," pungkasnya. (Ant/I-2)
People power haruslah memiliki dasar atau alasan yang cukup meyakinkan bagi kekuatan atau elemen masyarakat untuk melakukan hal tersebut.
Penyebutan istilah people power dalam pengertian yang terjadi selama ini di beberapa negara di dunia, berarti menggulingkan pemerintahan yang sah.
Aksi peringatan tergulingnya diktator menjadi kali pertama sejak Marcos Junior menjabat pada Juni 2022.
Gerakan yang dianggap sebagai people power oleh sebagian kalangan itu, tidak punya urgensi yang jelas dilakukan pada Pemilu 2019.
Jaksa Agung memastikan penetapan tersangka murni hukum dan hanya kebetulan berada di tahun pemilu
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved