Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MASYARAKAT Ekonomi Syariah (MES) Pengurus Wilayah Jawa Barat berkomitmen menjadikan provinsi ini sebagai kiblat ekonomi syariah di
Indonesia. Apalagi, selama ini Jawa Barat telah menjadi pioner dalam
pengembangan ekonomi syariah di Tanah Air.
Tekad itu terungkap dalam acara Seminar Jabar Islamic Economic Forum
(JIEF) KE-7 dan Silaturahmi Kerja Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah
(MES) Pengurus Wilayah Provinsi Jawa Barat di aula Kampus Universitas
Islam Bandung (Unisba), Rabu (14/6).
Dalam acara tersebut hadir selaku pembicara, Zoelkifli M Adam (Ketua Badan ekonomi Syariah Kadin Jabar), Atih Rohaetih Dariah (Guru Besar Unisba), Aulia Fadly (Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dan Manstra OJK Jawa Barat), Eric A Wiradipoetra (Wakil Ketua KPED Jawa Barat) dan dipandu oleh moderator Neneng Nurhasanah (Unisba).
Dalam kesempatan tersebut Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) PW Jawa Barat Harry Maksum mengatakan, MES Jawa Barat berkomitmen
menjadikan Jawa Barat sebagai kiblat ekonomi syariah di Indonesia. Hal
tersebut cukup berpotensi mengingat Jabar yang selalu menjadi pioner
syariah.
"Kita sangat optimis dan Mes Jabar berkomitment menjadikan Jawa Barat
sebagai kiblat ekonomi syariah di Indonesia," jelas Harry.
Namun, lanjutnya, hal tersebut bisa terwujud melalui kolaborasi
pentahelik yang perlu dilakukan. Dalam hal itu MES Jabar pun akan mendorong semua stakeholder supaya Jawa Barat bisa meraih juara umum Anugerah Adinata Syariah tahun depan.
"Kami berkeyakinan dengan kolaborasi semua stakeholder dengan
pentaheliks yang digagas pemerintah, kita bisa menjadi juara umum
Adinata Syariah dan kami MES berkomitmet bahwa jabar yang selalu menjadi pioner syariah bisa menjadi kiblat ekonomi syariah di Indonesia," jelas Harry.
Komite Daerah
Pihaknya sangat optimistis dengan targetan tersebut, apalagi di Jabar
sudah didirikan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah.
"Oleh karena itu kita minta Pemprov Jabar segera merealisasikan komite daerah keuangan syariah, karena pergubnya kita sudah punya. Apalagi di seluruh indonesia baru ada di Jabar sebagai pioner, ada peraturan gubernur tentang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, tetapi KDKS-nya belum ada. Oleh karena itu kita akan medorong itu sehingga pada 2023 ini bisa menjadi juara umum Adinata Syariah," jelasnya.
Lebih lanjut Harry pun mengatakan di acara Jabar Islamic Economic Forum
ini pihakya mengangkat tema kolaborasi membangun ekosistem industri
halal berkelanjutan. Tema ini sangat penting sekali mengingat keberlangsungan industri halal di Indonesia.
"Daging ayam Brazil nomor 1 di industri halal, padahal bukan negara
Islam. Penduduknya non muslim tetapi menyediakan pasokan daging ayam
halal seluruh dunia. Kita yang mayoritas penduduk muslim kalah, bahkan
urutan di industri halal dunia indonesia di urutan ke 4. Mudah mudahan
dengan semangat seperti ini kita bisa bersaing dengan negara lain.
Bahkan konon kabarnya dapur halal di seluruh negara yang memasok dari
Thailand. Padahal muslimnya hanya 7%," katanya.
Oleh karena itulah, lanjut Harry, MES Jabar tidak hentinya untuk terus
menggelorakan industri halal supaya kita bersaing dengan negara lainnya. Apalagi Mes Jabar dengan Pemprov Jabar juga sudah membuat satu konsorsium halal. Termasuk menyusun pedoman pariwisata halal, serta menyusun untuk kampung wisata halal di Ciwidey.
"Mudah-mudahan ini terealisasi. Kami khawatir melihat anak anak muda yang keranjingan produk makanan Korea. Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan kerja sama dengan Bank Indonesia. Insya Alloh akan
mengadakan Korea Indonesian halal food festival supaya makanan dan
minuman dari Korea dipastikan memiliki sertifikasi halal. Generasi muda harus dijaga," katanya.
Inovasi baru
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki mengucapkan
selamat atas terselenggaranya acara Jabar Islamic Economic forum Ke-7
dan Silakwil Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Barat.
"Selamat atas terselenggaranya, JIEF Ke-7 dan Silakwil MES Jabar. Semoga acara ini mampu melahirkan ide ide dan inovasi baru untuk masyarakat ekonomi syariah dalam mendukung Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia tahun 2024," jelas Teten dalam video sambutan yang ditayangkan dalam acara.
Teten menambahkan indikator ekonomi syariah Indonesia terus membaik dan
Indonesia menjadi peringkat ke-4 di dunia. Sementara untuk kategori
halal food, Indonesia menempati peringkat kedua setelah Malaysia.
Peran konsumsi produk industri halal diprediksi akan terus meningkat 3%
atau mencapai 1,38 triliun USD pada tahun 2024. "Pemerintah terus
melakukan berbagai upaya untuk memperluas sertifikasi halal, khususnya
bagi UMKM. Program sehati atau sertifikat halal gratis, yang ditujukan
untuk UMKM melalui BPJPH menjadi lebih mudah dan cepat," katanya.
Dalam hal itu sebanyak 226.126 sertifikat sudah diberikan per juni 2023. Para pelaku industri halal dari berbagai sektor sudah mengakses.
"Melihat respon pasar global yang begitu pesat terhadap industri halal,
kita perlu berkolaborasi untuk membangun ekosistem halal berkelanjutan. Dimulai dari kesadaran pelaku usaha tentang potensoi usaha halal, sehingga pembuat kebijakan peneliti dan akademisi bisa menggali tatangan di industri halal," katanya. (N-2)
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved