Prevalensi Stunting di Pesisir Selatan Meningkat

JUMLAH kasus stunting di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat meningkat. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, Kabupaten Pesisir Selatan angka prevalensi stunting meningkat dari 25,2% menjadi 29,8%, naik sebesar 4,7%,

Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rudi Hariyansyah selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menegaskan bahwa penaikan itu menjadi perhatian khusus bagi semua pihak, mengingat angkanya lebih tinggi dari prevalensi Provinsi Sumatra Barat. Pemerintah pusat melalui Pepres 72/2021 menaargetkan angka stunting nasional turun di 14% pada 2024.

"Oleh karena itu perlu kerja yang ekstra untuk bisa dilakukan percepatan penurunan stunting. Koordinasi dan kerja sama konvergen itu sangat penting. Semua lintas sektor harus bisa bekerja sama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pesisir Selatan," kata Rudi baru-baru ini.

Baca juga: Pemanfaatan Dana Stunting Harus Tepat Sasaran

Dikatakan Rudi, arah dan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting setidaknya dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yakni pendekatan intervensi spesifik dan sensitive, pendekatan multipihak, instansi pemerintah daerah dan nagari, serta pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting yaitu balita, remaja, calon pengantin, ibu hamil, dan ibu pasca melahirkan.

Ia juga mengajak semua elemen masyarakat mengambil bagian dalam program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) dengan menjadi Bapak Asuh untuk anak-anak stunting yang berasal dari keluarga miskin. Program itu sudah 
memberikan dampak baik pada perbaikan kondisi balita stunting selama beberapa bulan belakangan ini.

Baca juga: Ancaman Megatren Stunting

"Dari data sementara DPMDPP&KB mengatakan lebih kurang 46 BAAS yang baru berjalan," kata Kepala DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan Zulfkifli.

Intervensi yang dilakukan melalui BAAS ini berupa bantuan makanan tambahan berupa pangan lokal tinggi protein seperti telur, susu, kacang hijau dan beras, kepada sasaran selama 6 bulan berturut-turut, dan direkomendasikan minimal Rp200.000 per bulan. (Z-6)