Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meninjau jalanan dan infrastruktur di Provinsi Lampung menggunakan mobil. Kabar yang beredar di media sosial, presiden akan meninjau menggunakan helikopter dan motor trail, ditepis oleh Deputi Bidang Protokoler, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Jumat (5/5).
"Hanya menggunakan mobil, tidak menggunakan helikopter dan tidak juga sepeda motor," ujar Bey.
Presiden melakukan kunjungan kerja ke Lampung, Jumat (5/5). Rencananya presiden akan mengecek infrastruktur sekaligus jalanan rusak yang sempat viral di media sosial. Presiden menjelaskan tidak banyak kabupaten/kota yang menggunakan anggarannya untuk perbaikan infrastruktur.
Baca juga: Akun Tiktok Bima Yudho Saputro Kena Banned! Usai Viralkan Jalan Rusak Lampung
"Jadi kita baru mengumpulkan data-data jalan-jalan kabupaten dan kota. Jalan-jalan provinsi yang rusak parah karena anggaran yang ada di provinsi maupun kabupaten/ kota tidak banyak mengarahkan pada pembangunan infrastruktur," ujar presiden pada wartawan seusai mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5).
Presiden menegaskan jalan daerah yang rusak akan mengganggu mobilitas masyarakat dan pengiriman barang dari satu daerah ke daerah lain
"Itu (jalan) hal yang sangat penting sekali. Begitu jalanannya rusak apalagi jalan provinsi, akan mengganggu yang namanya komoditas itu, mobilitas orang, mobilitas barang, biaya logistik akan naik sehingga barang itu tidak bisa bersaing dengan provinsi lain, daerah lain. Ini kita harus tahu semuanya manfaat infrastruktur ada di situ," papar Jokowi.'
Baca juga: Besok, Jokowi akan Cek Jalan Rusak di Lampung
Jokowi mengatakan akan memastikan sendiri kabar mengenai jalanan yang rusak di daerah Lampung.
"Saya ingin memastikan mau liat betul apakah yg ada di video apakah yang ada di media itu benar atau enggak benar. (Jalan) pagi-pagi benar," tukas presiden.
Dalam kunjungannya, Jokowi yang menaiki mobil kepresidenan melintasi Jalan Terusan Ryacudu yang rusak di Marga Agung, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.
Mobil yang ditumpangi Presiden tidak bisa melaju cepat lantaran jalan berlubang yang beberapa di antarnya tergenang air. Mobil Jokowi diikuti oleh rombongan Paspampres.
Nampak beberapa warga yang berada di pinggir jalan menyapa Jokowi. (Z-6)
Lonjakan jumlah jalan berlubang di Jakarta dalam beberapa bulan terakhir memicu kekhawatiran serius terhadap kualitas infrastruktur ibu kota.
Jalan rusak ditanami pohon pisang bentuk protes warga kepada pemerintah daerah di Desa Kelutan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Sukabumi meminta bantuan Pemprov Jabar memperbaiki ruas Jalan Merbabu di Kecamatan Gunungpuyuh.
Proyek Jalan Inpres Mauponggo-Ngera-Pu’uwada di Nagekeo senilai Rp18 miliar diserahterimakan (PHO) meski rusak. Simak fakta lapangan dan analisis ahli.
Jalan Jambi–Tembesi, Batanghari, Jambi mengalami kerusakan dan berlubang di sejumlah titik sehingga memicu kemacetan.
Pemerintah mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di jalur strategis Pantai Utara (Pantura) hingga Tol Trans Jawa sebagai upaya memastikan kelancaran arus mudik 2026.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved