Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, membuat kebijakan
yang berpihak kepada warga kurang mampu dalam akses pendidikan. Salah satunya, anak warga yang tergolong miskin ekstrem dibebaskan dalam
biaya pendidikan.
Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo mengatakan pihaknya berusaha mendata sesuai dengan arahan Presiden Jokowi mengenai pemberantasan kemiskinan ekstrim. Dari hasil data yang ditemukan ada sekitar 40 ribu penduduk miskin. Dari 40 ribu tersebut terdapat 8.000 penduduk yang kondisinya miskin ekstrim.
"Jadi berdasarkan data ada sekitar 8.000 penduduk di Sikka tergolong kemiskinan ekstrim. Dari kemiskinan ekstrim itu juga berdampak pada pendidikan," paparnya Minggu (30/4).
Untuk itu, lanjut pria yang akrab disapa Robby Idong, itu, anak yang
merupakan investasi keluarga dibebaskan dari biaya pendidikan. "Untuk keluarga tergolong miskin ekstrim, biaya pendidikan anak-anak mereka kita bebaskan seluruhnya."
Terkait pendanaan, Robby Idong yang juga mantan Ketua KNPI Sikka mengaku dana tidak dibebankan pada anggaran dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah. "Karena dana yang kita butuhkan tidak terlalu banyak."
Pihaknya akan mengatur pendanaan dari sejumlah program, di antaranya dana BOS, dana PIP dan bantuan kesra. "Kita alokasikan untuk biaya pendidikan keluarga miskin ektrim sebesar Rp1 juta per anak," tandasnya. (N-2)
Upaya penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem kuncinya ada di kepala desa, camat, hingga bupati dan wali kota.
PEMERINTAH tengah mengejar target untuk penurunan angka kemiskinan dan Kemiskinan ekstrem. Penurunan angka kemiskinan 7,5 persen, dan angka kemiskinan ekstrem di bawah 0 persen di tahun 2024.
Pemerintah telah menargetkan angka kemiskinan ekstrem pada 2024 mencapai 0 persen. Muhadjir Effendy menilai mustahil untuk mencapai angka tersebut.
Turunnya angka kemiskinan ekstrem tak terlepas berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten melalui program di setiap poerangkat daerah teknis.
PENJABAT (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
Pemprov DKI Jakarta mengklaim tingkat kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta mengalami tren penurunan. Khususnya untuk data Maret 2023 dibandingkan periode yang sama pada 2022
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved