Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi capaian indikator makro Provinsi Sumatra Utara (Sumut), yang sebagian menunjukkan kinerja yang positif. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal SA, yang mewakili menteri dalam negeri, ketika menyampaikan sambutan dan arahan dalam Musrenbang RKPD Sumut 2024 di Santika Dyandra Comvention Centre Medan, Rabu (12/3).
”Dalam konteks capaian pembangunan sampai dengan 2022 (berdasarkan data BPS) sebagian besar indikator memiliki tren positif, meskipun terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan, utamanya Laju Pertumbuhan Ekonomi, yang tumbuhnya belum seperti nasional,” jelas Safrizal.
Capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumut 2022 berhasil tumbuh bertahap menjadi 4,73%, setelah sempat mengalami kontraksi sebesar minus 1,07% pada 2020, sedangkan Nasional berhasil tumbuh hingga menyentuh angka 5,31%.
Baca juga: Cegah Tumpang Tindih Regulasi Tata Ruang, BSKDN Kemendagri Jaring Pendapat Pakar
Selain apreasi terhadap capaian indikator makro pembangunan, apresiasi juga diberikan pada capaian perencanaan pembangunan yang dilihat dari capaian kinerja IKU dan kinerja program OPD yang keduanya menunjukan capaian predikat sangat tinggi, meskipun penekanan tetap diberikan pada capaian indeks reformasi birokrasi di Sumut.
”Capaian 8 IKU mencapai 98,43% dan Capaian Kinerja Program 41 OPD mencapai 94,56%. Catatan khusus diberikan pada Indikator IKU Indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang selama 4 tahun (2019-2022) mengalami stagnasi berada pada predikat Kinerja B,” ungkap Safrizal.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, yang hadir membuka secara langsung Musrenbang, menyampaikan hal yang sama bahwa capaian pembangunan yang dilakukan sudah banyak yang baik, namun beberapa catatan yang disampaikan dari Kemendagri harus dipandang sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam membangunan standar pembangunan yang baik bagi Sumut.
Baca juga: Dukung Pembangunan Desa, BSKDN Kemendagri Gelar FDA Perencanaan Tata Ruang Desa
“Kemendagri melihat dengan teropong dan melihat secara makro, sehingga muncul berbagai catatan-catatan tadi, sehingga ini baik dalam memperkuatn pelaksanaan pembangunan di Sumut,” ungkap Edy.
Pada kesempatan tersebut, baik Syafrizal maupun Edy menekankan Musrenbang harus dipandang sebagai forum strategis yang tidak bersifat formalitas dan top down namun benar-benar setiap aktor berkolaborasi untuk memberikan masukan dalam kerangka membangun komitmen pembangunan yang sama sehingga permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. (RO/Z-1)
KETUA DPD I Golkar Sumatra Utara (Sumut) Musa Rajekshah atau Ijeck disebut punya kans untuk menambah elektoral bila berpasangan dengan Bobby Nasution atau Edy Rahmayadi.
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) mencatat mayoritas warga tak ingin Edy Rahmayadi kembali maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024.
BAKAL calon gubernur (cagub) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024, Bobby Nasution, kokoh pada jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) cenderung menjatuhkan pilihannya ke Bobby Nasution pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024.
POLISI masih mendalami kasus penikaman mantan jurnalis televisi di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, yang terjadi pada Jumat pagi, 19 Juli 2024.
POLSEK Serbalawan Polres Simalungun mengamankan dua terduga pelaku pencurian hewan ternak dari amukan massa di Afdeling VIII Kebun Unit Dolok Ilir Blok 2016 EY, Huta Malopot, Sumatra Utara.
Pelaksanaan musrenbang ini menjadi tahapan penting sebagai landasan perencanaan pembangunan Provinsi Jabar selama 20 tahun ke depan
Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar Musrenbang untuk merumuskan RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.
Penjabat (Pj) Bupati Padang Lawas, Sumatra Utara, Edy Junaedi, mengajak seluruh pihak mengatasi permasalahan fundamental yang selama ini memperlambat laju pertumbuhan di wilayah tersebut.
Dengan Jaman Dharma, lanjut Supriyadi, dapat dengan tepat menemukan persoalan dan dengan tepat pula menyelesaikan persoalan bersama-sama.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, menjaga aspek lingkungan harus diutamakan dalam konteks pembangunan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved