Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KANTOR Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat koordinasi evaluasi kinerja triwulan pertama tahun 2023 di Balai Pengayoman.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto memberikan penghargaan kepada beberapa satuan kerja, sebagai apresiasi atas percepatan dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
Adapun satuan kerja yang memperoleh penghargaan dalam percepatan pelaporan LHKPN, yaitu Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, Lapas Kelas IIB Tanjungpandan, dan Rutan Kelas IIB Muntok.
Baca juga : Kakanwil Kemenkumham Babel Beri Motivasi Kepada WBP Lapas Pangkalpinang
Sementara itu untuk satuan kerja yang meraih penghargaan percepatan pelaporan LHKASN, yaitu Rupbasan Kelas II Pangkalpinang, Bapas Kelas II Pangkalpinang, dan Lapas Kelas IIA Pangkalpinang
Di sisi lain, Harun mengingatkan jajarannya untuk selalu memperhatikan target kinerja, perjanjian, realisasi anggaran, indikator kinerja pelaksana anggaran, penggunaan produk dalam negeri, aplikasi smart, e-monev, e-performance dan pelaporan berbasis aplikasi lainnya.
Baca juga : Babel Bentuk Satgas Karhulta
"Dengan kegiatan ini diharapkan dapat terwujudnya akuntabilitas dan tercapainya efektivitas di lingkungan satuan kerja," ujar Harun, Selasa (28/3).
Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Kanwil kemenkumham Babel, Muslim Alibar mengatakan, tujuan kegiatan tersebut juga memberikan gambaran kepada seluruh jajaran atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama Triwulan pertama.
"Kami juga mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dijalankan dan membuat strategi untuk capaian kinerja triwulan berikutnya,"ungkap Muslim Alibar.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Pemasyarakatan Sahata Marlen Situngkir, Kepala Divisi Keimigrasian Doni Alfisyahrin, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini, Kepala Satker Pemasyarakatan dan Imigrasi, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkumham Babel. (RO/Z-5)
Puluhan titik panas atau Hotspot terpantau satelit di Provinsi Bangka Belitung (Babel), Kamis (1/8). Itu diduga kuat merupakan pancaran dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
Hasil pendataan wilayah rawan potensi kekeringan menurut Mikron adalah Pangkalpinang, Kelurahan Bukit Merapin, Kelurahan Sriwijaya, Kelurahan Bukit Besar, Bukit Baru, Kelurahan Temberan.
SEORANG pemancing udang di aliran sungai Bukit Layang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, Minggu (28/7).
SEEKOR buaya muara menyerang warga Teluk Bayur, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. Buaya sepanjang 3 meter tersebut lalu ditangkap warga. Beruntung tidak ada korban jiwa.
DEWAN Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Optimis para petahana yang mendapatkan rekomendasi calon kepala daerah akan berjaya di Pilkada serentak nanti.
Petani di daerah tersebut berharap ada perhatian dan solusi dari pemerintah untuk mengatasi kekurangan air untuk lahan persawahan agar panen tetap berkelanjutan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Senin, 29 Juli 2024.
Kemenkumham Dhahana Putra mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memberikan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai kohabitasi dan perzinaan atau kumpul kebo
KPK minta Kemenkumham mencegah lima orang yang diyakini berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan masyarakat adat Sunda dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan kekayaan intelektual budaya mereka.
Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved