Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TINDAK kekerasan dan main hakim sendiri kembali terjadi di desa Gurilla, Pematang Siantar, Sumatra Utara. Seperti sudah diketahui umum, warga di wilayah itu sudah hampir 20 tahun tinggal dan mengusahai lahan ex HGU PTPN yang terlantar. Menjelang tahun ke 19 pihak PTPN ingin menguasai kembali lahan tersebut.
Feri Panjaitan dari Forum Tani Sejahtera Indonesia (Futasi) mengatakan kekerasan terhadap warga kembali terjadi pada Sabtu (25/3).
"Pukul 08.00 WIB satpam PTPN III berkumpul di depan rumah masyarakat yang tidak menerima tali asih. Selanjutnya mereka menghancurkan rumah dan kebun yang tidak terima tali asih. Tidak berselang lama, masyarakat penerima tali asih yang dipekerjakan kebun (PTPN III) melakukan pemukulan terhadap istri porhanger HKI dan peliputan dihalangi oleh pekerja PTPN III," ujar Feri lewat keterangan yang diterima, Senin (27/3).
Ia menambahkan, selama kekerasan terjadi, tidak ada aparat keamanan TNI/Polri yang berjaga di lokasi. Menurutnya, kejadian kekerasan ini bukan pertama kali terjadi. Kejadian serupa pernah terjadi pada 6 Desember 2022 dan 25 Januari 2023.
Sebelumnya warga juga pernah menemui Kantor Staf Presiden (KSP)
Abednego Tarigan untuk mediasi.
"Hentikan kekerasan. Sebagai Menteri BUMN yang mengelola PTPN, Erick Tohir sudah sepantasnya melakukan langkah-langkah strategis guna mengarahkan PTPN agar menghormati proses mediasi yang dilakukan KSP dan melakukan tindakan tegas terhadap karyawan di lapangan pelaku kekerasan yang selama ini terjadi," tegasnya.
Selain itu, PTPN harus mengusut tuntas oknum-oknum pelaku kekerasan dan aktor intelektual di yang telah menimbulkan korban fisik maupun trauma psikologis kepada masyarakat.
"Tindakan terakhir PTPN III dengan tidak menghormati proses mediasi KSP merupakan pelecehan kewenangan negara. Karena itu KSP harus lebih tegas menekankan para pihak untuk mematuhi hasil musyawarah agar ketenteraman hidup warga," pungkasnya. (H-3)
PERUSAHAAN Perkebunan Negara PTPN IV Regional II mengedepankan pendekatan persuasif dalam perbedaan pendapat yang terjadi dengan KUD Setia Abadi di Kabupaten Mandailing Natal,
DitreskrimsusPolda Sumatra Utara (Sumut) menangkap tangan enam pelaku pencurian kelapa sawit milik PTPN IV di Kabupaten Simalungun yang merugikan negara mencapai Rp100 miliar.
Dengan aplikasi berbasis web bernama E-Tekpol yang punya sejumlah fitur baru serta dukungan penguatan dari sisi on-farm, PTPN IV Regional III memasang target produksi CPO sebesar 592.000 ton.
Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menyatakan sikap terkait dengan ditetapkannya 2 (dua) mantan pejabat PTPN XI sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
PTPN melalui PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) yang memiliki 36 pabrik gula (PG) siap memulai masa giling tebu tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan gula masyarakat.
Kerja Sama Operasi (KSO) Subholding Perkebunan Nusantara antara PT Perkebunan Nusantara IV (PalmCo) dengan PT Perkebunan Nusantara I (SupportingCo) dinyatakan efektif.
Dua organisasi masyarakat (ormas) terlibat saling serang di sebuah lahan kosong di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Perselisihan terjadi lantaran sengketa tanah.
Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Tanah bisa menyelesaikan masalah sengketa tanah atau tindak pidana di bidang pertanahan secara progresif.
Setelah tiga tahun berjuang, Nirina Zubir akhirnya menang dalam sengketa lahan yang dirampas Riri Khasmita.
PRESIDEN Joko Widodo menekankan agar urusan sertifikat tanah milik masyarakat dipercepat. Presiden mendorong agar urusan sertifikat tanah di seluruh Indonesia selesai pada 2024.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut ada 669 laporan pengaduan yang diterima terkait mafia tanah dalam kurun waktu satu tahun lebih.
CALON presiden Ganjar Pranowo berkomitmen untuk mengembalikan tanah milik rakyat, apabila ada tanah-tanah masyarakat itu telah diambil oleh sejumlah pihak yang bukan haknya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved