Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMKAB Cianjur, Jawa Barat menerbitkan petunjuk teknis (juknis) rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan rumah rusak akibat gempa magnitudo 5,6 yangb terjadi beberapa waktu lalu. Juknis segera disosialisasikan kepada masyarakat dengan harapan tidak terjadi kesimpangsiuran informasi karena pada prinsipnya juknis merupakan pengejawantahan aturan secara rinci.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Cecep S Alamsyah, menuturkan terbitnya juknis rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) bangunan rumah rusak sebetulnya dilakukan percepatan. Mestinya, juknis tersebut diterbitkan di fase akhir penanganan pascabencana.
"Juknis yang baru terbit itu untuk rehab dan rekon, bukan juknis penanggulangan bencana. Memang ini ada percepatan," kata Cecep, Jumat (13/1).
Rehabilitasi dan rekonstruksi, kata Cecep, sebetulnya merupakan fase setelah siaga darurat, tanggap darurat, serta transisi darurat. Saat ini fase rehabilitasi dan rekonstruksi sedang berproses.
"Jadi seharusnya rehab-rekon itu setelah transisi darurat. Namun kalau harus menunggu ini (transisi darurat) selesai dulu, para pengungsi akan terlalu lama di tempat-tempat pengungsian. Makanya pak Presiden itu memerintahkan rehab-rekon dilaksanakan pada masa tanggap darurat. Jadi beriringan," ucapnya.
Dikatakan, berbagai aturan pada juknis di antaranya mengacu dari aspirasi masyarakat. Artinya, permasalahan yang terjadi di lapangan akan disempurnakan melalui juknis.
"Kalau juknis diterbitkan secara tergesa-gesa, khawatir ada hal-hal yang tak terakomodir. Toh pelaksanaan tetap berjalan. Tapi tentu ada pendampingan dari BNPB karena sudah berpengalaman menangani berbagai bencana alam. Jadi juknis itu kita susun bersamaan, berjalan, sampai pada kesimpulan ini sudah cukup," tegasnya.
Cecep mengaku tak alergi dengan aksi demo yang dilakukan masyarakat terhadap permasalahan di lapangan. Justru dengan aksi itu pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi riil di lapangan yang belum terakomodir. "Jadi, juknis itu sebetulnya mengikuti. Jadi nanti sesuai dengan pelaksanaan rehab dan rekon itu," tuturnya.
Pada juknis itu sendiri diantaranya mengatur soal kriteria kerusakan rumah, spesifikasi teknis bangunan, pihak yang akan membangunnya, serta berbagai ketentuan dan persyaratan lainnya. Termasuk mekanisme pencairan bantuan stimulan.
"Juknis ini mulai Sabtu akan disosialisasikan ke tingkat kecamatan, seluruh kepala dinas yang jadi LO (liaison officer). Nanti dari situ, masing-masing menginformasikan ke seluruh pihak," pungkasnya. (OL-15)
Pencairannya pun disesuaikan dengan pengajuan dari Pemkab Cianjur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Anggaran bantuan stimulan tahap keempat saat ini sudah berada di Kementerian Keuangan yang merupakan pengajuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Rumah ini dibangun dengan biaya dari donatur melalui Kitabisa.com dan dibantu YPP SCTV Indosiar.
Dari hasil pendataan, terdapat hampir 40 ribu kepala keluarga yang terdata sebagai penerima bantuan stimulan pada tahap 4
Kedua bangunan sekolah yang belum tertangani pascagempa itu yakni SDN Cugenang dan SDN Girijaya
Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng.
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved