Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENJABAT Sekda Pemprov Papua Barat Dance Sangkek mengungkapkan pihaknya menggeser 94 aparatur sipil negara (ASN) ke Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya lantaran membutuhkan 1.056 ASN agar dapat menjalankan roda pemerintahan di wilayah tersebut.
“Dari 153 ASN yang harus pindah dari kami provinsi induk, baru ada 94 ASN yang bersedia pindah ke Papua Barat Daya, termasuk di dalamnya ada beberapa kepala dinas,” kata Dance Sangkek, Jumat (6/1).
Dia menyebutkan, dalam proses pergeseran ASN tersebut tidak ada unsur paksaan, namun dikembalikan kepada ASN yang ingin mengabdi di tempat yang baru. Dalam rencana kebutuhan pengisian ASN di Papua Barat Daya yakni minimal 22 perangkat daerah dengan 3 urusan yang diwadahi dalam satu dinas sebagai rumpun.
"Jumlah ASN yang mengisi struktur sebanyak 1.056 orang terdiri dari jabatan tinggi madya satu orang, jabatan tinggi pratama 33 orang, jabatan administrator 108 orang, jabatan pengawas 297 orang, dan jabatan pelaksana 614 orang," tuturnya.
Baca juga: MRPB Kirim Tujuh Calon Penjabat Gubernur Papua Barat Daya
Selain pergeseran ASN dari Pemprov Papua Barat sebagai provinsi induk, kabupaten dan kota yang masuk dalam wilayah provinsi tersebut diminta menyerahkan 150 ASN untuk pemenuhan kuota tersebut.
Masing-masing daerah yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Maybrat, Tambrauw, Sorong Selatan, dan Raja Ampat diwajibkan melakukan pergeseran ASN untuk menjalankan pemerintahan provinsi baru di Indonesia tersebut.(Ant/OL-5)
Komnas HAM menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta agar peristiwa penembakan yang terjadi pada aktivis HAM Yan Christian Warinussy untuk segera diusut.
KPK meminta pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
MASYARAKAT Fakfak, Papua Barat, menerima bantuan sejumlah perlengkapan untuk kebutuhan dan kesehatan. Perlengkapan tersebut berupa 11 genset dan 4 alat kesehatan ventilator.
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan Kabupaten Manokwari di Papua Barat menjadi contoh terbaik dalam hilirisasi kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan domestik dan pasar ekspor.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau jalanya pertanaman padi dan cetak sawah di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Pemkot Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, menargetkan realisasi investasi pada 2024 senilai Rp8 miliar. Ini akan dicapai melalui optimalisasi di sektor perdagangan dan jasa.
Pernyataan Mendagri yang Kritik Pj Gubernur Papua Barat Daya di Rapat Bersama DPR Dinilai tidak Elok
Pasca-bentrok antara anggota Brimob Polda Papua Barat dan Polisi Militer TNI AL di Sorong, Papua Barat, jajaran TNI AL dan Polri meminta maaf kepada masyarakat.
Bentrok terjadi antara anggota Batalyon 8 Pelopor Sat Brimob Polda Papua Barat Daya dengan anggota POM AL Lantamal IV Sorong di Pelabuhan Sorong, Papua Barat Daya. Diduga akibat salah paham.
Dugaan penggelembungan suara PSI dalam Pemilu 2024 terjadi di TPS 002 Desa Wernas, Distrik Teminabuan.
KPU Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menuntaskan rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten/kota. Partai politik yang meraih suara terbesar adalah Golkar, Demokrat, dan NasDem.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved