Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TAHUN depan masyarakat diyakini masih akan berkutat pada upaya peningkatan ekonomi pascapandemi covid-19. Kondisi tersebut membuat masyarakat tidak akan fokus terhadap masalah energi terbarukan.
Untuk itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap pembahasan mengenai transisi energi dan misi pengurangan emisi karbon pada 2023 mendatang juga membahas mengenai harga agar terjangkau masyarakat.
"Agenda bersama terkait isu transisi energi dan misi pengurangan emisi karbon pada 2023 diprediksi bukan hanya menjadi tantangan, tetapi bisa menjadi salah satu peluang pertumbuhan ekonomi. Namun untuk menjadikannya sebagai peluang tentu dibutuhkan upaya dan aksi nyata," tutur LaNyalla yang sedang menjalani masa reses di Surabaya, Jawa Timur, Senin (26/12).
Baca juga: Ganjar Tegaskan Jawa Tengah Tidak Butuh Beras Impor, Ini Faktanya
Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan jika energi terbarukan harus bisa meringankan beban masyarakat.
"Sebab, bagi masyarakat yang terpenting adalah harga listrik yang terjangkau dan cukup pasokan, karena roda ekonomi sulit bergerak jika tarif dasar listrik tidak terjangkau," katanya.
Ia menjelaskan, tarif dasar listrik yang tidak terjangkau masyarakat akan mengakibatkan biaya operasional melonjak dan berdampak kerugian pada usaha masyarakat.
Menurut LaNyalla, tingkat kesadaran masyarakat terkait dengan penggunaan energi terbarukan belum menjadi perhatian yang serius.
"Karena masyarakat masih berkutat dengan upaya peningkatan ekonomi akibat pandemi covid-19. Hal ini merupakan tantangan yang cukup serius. Dan pemerintah jangan sampai menambahkan beban tersebut," ujarnya. (RO/OL-16)
PAKAR hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti. Feri menilai La nyala ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti buka puasa bersama dengan Senator baru yang terpilih pada Pemilu, Kamis (14/2) lalu.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024.
Jika kesepakatan WTO membuat nelayan Indonesia, terutama yang kecil menderita, berarti pemerintah menabrak amanat konstitusi.
KETUA DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan kekecewaan kepada Pimpinan MPR yang tidak dapat hadir dalam acara Penyampaian Maklumat Presidium Konstitusi
SEKJEN PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan amendemen UUD Negara RI Tahun 1945 harus dilakukan secara cermat dan bebas dari konflik kepentingan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa rapat Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji tidak bisa digelar di masa reses. Masa reses DPR baru berakhir pada 15 Agustus 2024 mendatang.
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
KETUA DPR RI Puan Maharani menerangkan Revisi Undang-Undang (UU)Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang sudah menjadi usul inisiatif DPR
PANSUS hak angket haji akan segera bekerja dengan mengundang pemerintah dalam rapat khusus pansus setelah pimpinan DPR RI mengizinkan pansus bekerja pada masa reses
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
KETUA Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengaku perasaannya remuk setelah melihat kondisi MK saat ini yang semakin hari semakin dilemahkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved