Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Eksekutif Mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (BEM PPNS) menitipkan aspirasi mengenai pasal-pasal kontroversi yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Jumat (23/12).
Aspirasi diserahkan Presiden BEM PPNS Wildan Ruwanta didampingi Menteri Sosial dan Politik BEM PPNS Raffie Ega, seusai Ketua DPD RI mengisi kuliah umum wawasan kebangsaan di PPNS, Jawa Timur.
Usai menyerahkan aspirasi, Wildan menerangkan, dalam penyempurnaan KUHP selalu saja ada masalah pada tataran draf yang diajukan hingga menimbulkan polemik.
"Kami ingin Pak LaNyalla ikut bersama kami para mahasiswa yang tengah menyoroti secara tajam KUHP. Kami berharap aspirasi kami dapat diperjuangkan," kata Wildan.
Dijelaskannya, ada beberapa pasal yang menjadi kontroversi. Di antaranya soal living law atau hukum yang hidup di masyarakat. Lalu soal pidana mati, penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, penodaan agama, serta sejumlah pasal kontroversial lainnya.
"KUHP mengancam kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Ini terlihat jelas dari pasal-pasal seperti yang telah saya sebutkan tadi. Kami berharap Pak LaNyalla ikut berjuang bersama mahasiswa untuk demokrasi kita," tutur Wildan.
Baca juga: Resmikan Pusat Penelitian, Ganjar Optimis Rempah Indonesia Kuasai Dunia Lagi
Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti menyatakan siap menyampaikan aspirasi yang disampaikan BEM PPNS kepada pemerintah dan DPR RI.
Senator asal Jawa Timur itu mengaku dengan senang hati untuk memperjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh stakeholder di daerah, termasuk aspirasi dari BEM PPNS.
"Kami ini memang lembaga yang salah satu tugasnya menyampaikan aspirasi dari daerah maupun stakeholder di daerah kepada pemerintah. Tentu saya akan sampaikan aspirasi ini kepada pemerintah dan DPR untuk dapat dipertimbangkan," tuturnya.
LaNyalla mengaku bangga dengan daya nalar kritis mahasiswa sebagaimana dilakukan oleh BEM PPNS. Mahasiswa, kata LaNyalla, merupakan kelompok masyarakat terdidik dan intelektual, sekaligus generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di Republik ini.
"Saya yakin mahasiswa sebagai intelektual adalah orang yang mampu melihat keganjilan-keganjilan yang tidak pada tempatnya, untuk kemudian menawarkan solusi. Tentu seorang intelektual tidak hanya berhenti melihat keganjilan saja, tetapi juga aktif untuk menawarkan gagasan dan pikiran untuk meluruskan keganjilan tersebut," tutur LaNyalla. (RO/OL-16)
PAKAR hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti. Feri menilai La nyala ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti buka puasa bersama dengan Senator baru yang terpilih pada Pemilu, Kamis (14/2) lalu.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024.
Jika kesepakatan WTO membuat nelayan Indonesia, terutama yang kecil menderita, berarti pemerintah menabrak amanat konstitusi.
KETUA DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan kekecewaan kepada Pimpinan MPR yang tidak dapat hadir dalam acara Penyampaian Maklumat Presidium Konstitusi
SEKJEN PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan amendemen UUD Negara RI Tahun 1945 harus dilakukan secara cermat dan bebas dari konflik kepentingan.
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kaimana pada 2023 mencapai angka 3,26% sedangkan pendapatan per kapitanya di angka Rp44,50 juta.
Tujuan utama kegiatan ini untuk menjembatani antara dunia akademik dan industri
Pekan Kuliah Umum kali ini mengundang narasumber yang merupakan akademisi dan praktisi dari mitra kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
FHUP telah menyelenggarakan Public Lecture Series dengan narasumber dari dalam dan luar negeri terkait topik Hukum nasional dan internasional untuk mendapatkan akreditasi FIBAA Jerman.
JK meminta para Mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan ilmu pengetahuan agar siap bersaing dengan dunia luar.
Ganjar yang lolos Pemilu Legislatif 2004 menyerap kegelisahan ini. Bersama teman-temannya di DPR kala itu, ia membidani lahirnya UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved