Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PANDEMI covid-19 yang melanda seluruh seluruh dunia selama sekitar dua tahun terakhir memang membuat berbagai kegiatan tertunda. Salah satunya adalah muktamar Muhammadiyah yang sempat tertunda-tunda pelaksanaannya.
Namun seiring meredanya wabah tersebut acara muktamar siap digelar pada 19-20 November di Edutorium Kyai Haji Ahmad Dahlan UMS, sedangkan untuk Aisyiyah dilaksanakan di GOR UMS. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengapresiasi kerja keras panitia dan keluarga besar persyarikatan Muhammadiyah mewujudkan muktamar. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo juga secara resmi telah menyampaikan kesediaannya hadir dan membuka Muktamar dan Aisyiyah pada 18-20 November di Surakarta.
Baca juga: Belajar Jadi Kader Muhammadiyah, Siapa Takut?
Menurut Moldoko hubungan program kerja pemerintah dan Muhammadiyah dalam penanganan covid-19 telah terjalin. Terbukti Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir beberapa kali bertemu. Ketika itu Moledoko menyampaikan apresiasi pemerintah sekaligus ucapan terimakasih karena partisipasi Muhammadiyah dalam penanganan covid-19. Partisipasi Muhammadiyah melibatkan secara aktif 89 rumah sakit di seluruh Indonesia.
“Muhammadiyah sangat dinamis dan bersinergi dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan program-program kerja Presiden Joko Widodo. Peran aktif Muhammadiyah turut memulihkan perekonomian nasional pascapandemi covid-19 dan komitmen untuk terus membangun Indonesia melalui berbagai sektor,” ungkap Moeldoko
Moeldoko mengatakan Persyarikatan Muhammadiyah membuktikan mempunyai jaringan strategi efisiensi untuk memenangkan kompetisi menghadapi tantangan covid-19 dari dampak resesi ekonomi global. Moeldoko juga mengharapkan hasil Muktamar Muhammadiyah ke-48 mampu mencetak generasi pemimpin yang berani bergerak memberikan solusi, beperan aktif mengisi isu-isu strategis keumatan dan kebangsaan menjadi Indonesia yang kuat, bermartabat.
“Islam berkemajuan merupakan risalah pandangan agama yang damai, menyatukan, dan memajukan kehidupan bangsa, gerakan dakwah perdaban menuju Indonesia Emas 2045, generasi muda unggul dan berdaya saing”. lanjutnya.
Pada kesempatan lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan Muhammadiyah akan mengajak para capres dan cawapres untuk memahami sejarah serta fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Kalau tidak, nanti akan terjadi dislokasi politik. Mereka yang ingin meraih kekuasaan lupa fondasi kita sebagai bangsa," kata Haedar.
Selain itu, capres dan cawapres juga perlu memahami serta mempraktikkan sila keempat Pancasila karena demokrasi, pemilu, serta kontestasi politik, baik yang menang maupun kalah harus berpolitik dengan berbasis pada kerakyatan serta bijaksana dalam bermusyawarah. Haedar meyakini bahwa seluruh capres, cawapres, maupun calon anggota legislatif memiliki itikad serta visi yang baik dalam mengikuti kontestasi politik pada 2024. (RO/A-1)
ISLAM berkemajuan dalam tulisan ini mengacu pada Risalah Islam Berkemajuan (RIB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang disahkan dalam Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Surakarta.
Kepengurusan PPP pastikan baru akan memulai muktamar di 2025
Beberapa waktu belakangan ini mulai bermunculan pihak yang terlihat ingin menggoyah partai dan membuat kegaduhan.
PPP didesak untuk segera gelar muktamar buntut gagal ke DPR
Dalam Rapimnas kali ini menunjukkan bahwa seluruh jajaran PPP se-Indonesia masih terus kompak di bawah kepemimpinan Muhamad Mardiono usai Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved