Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
UPAH minimum provinsi (UMP) di Sumatra Selatan pada tahun 2023 sedang dibahas di tingkat provinsi. Dari hasil pembahasan sementara, diprediksi UMP ini akan naik Rp27.113 atau naik 0,86 persen dari tahun 2022. Kenaikan tersebut berdasarkan perhitungan peraturan pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021.
Di tahun 2022 UMP Provinsi Sumsel yaitu Rp3.144.446, sehingga diyakini UMP Sumsel akan menjadi Rp3.171.559. Namun sejumlah federasi serikat buruh menolak adanya perhitungan kenaikan UMP tersebut.
"Unsur serikat pekerja, serikat buruh menolak kenaikan UMP sebesar Rp27.113 atau 0,86 persen," kata Ketua Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri Kota Palembang, Hermawan, Selasa (15/11/2022).
Ia menjelaskan, unsur serikat pekerja serikat buruh menolak peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan sebagai dasar hukum perhitungan kenaikan UMP Sumsel tahun 2023.
Penolakan tersebut berdasarkan dictum ke tujuh amar putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XVII/2020 tanggal 25 November 2021. "Kita menuntut kenaikan upah minimum Provinsi Sumsel tahun 2023 sebesar 13 persen atau Rp408.777 sehingga UMP Sumatra Selatan tahun 2023 menjadi Rp3.553.223," ungkapnya.
Menurutnya, perhitungan tersebut berdasarkan norma yang ada dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan yaitu berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional tahun berjalan. Belum lagi kenaikan harga BBM subsidi yang menyebabkan harga kebutuhan pokok naik.
"Kalau secara regional pertumbuhan ekonomi 5,2 dan inflasi 6,7 jadi sekitar 11,9. Sedangkan yang dipakai sekala nasional, makanya kita menunt naik 13 persen," katanya
Hermawan mengatakan, apalagi kondisi saat ini, kalau naik dibawah 1 persen sama saja membunuh buruh. Tinggal nantinya menunggu keputusan Gubernur Sumsel.
Sementara itu dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), mengikuti dan mentaati aturan pemerintah yaitu perhitungan kenaikan UMP tahun 2023 berdasarkan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan sebesar Rp3.171.559
Begitu juga dari unsur pemerintah, perhitungan UMP Sumsel tahun 2023 sudah sesuai aturan yang berlaku PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan menunjukan kenaikan dari UMP Sumatra Selatan tahun 2022 sebesar Rp27.113 atau 0.86 persen. (OL-13)
Baca Juga: Penetapan UMP 2023 Paling Lambat 21 November 2022
Bank Indonesia mencatata utang luar negeri Indonesia menurun menjadi US$396,3 miliar.
Secara nasional, penjualan All New Ayla pada Maret 2023 mencapai 3.473 unit, jauh di atas target yang ditetapkan yaitu 2.000 unit per bulan.
Semua segmen kredit BRI tumbuh positif dengan kontributor utama di segmen mikro yang tumbuh 11,18% sehingga total kredit dan pembiayaan BRI Group menjadi Rp1.180,12 triliun.
POPULASI sapi yang tersebar di sejumlah Kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung (Babel) saat ini hanya 18.188 ekor. Paling banyak ada di Bangka Tengah sejumlah 6.330 ekor
Tahapan SNBT 2023 dibuka hari ini. Ketua Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Mochammad Ashari mengungkap ada perbedaan SNBT dengan UTBK SBMPTN tahun lalu.
GUBERNUR Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terus menorehkan prestasi. Kali ini, prestasi diraih Ganjar sebagai Gubernur Pendukung Utama Pengelolaan Zakat di Indonesia.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah menyerahkan bantuan keuangan (bankeu) kepada sembilan partai politik (parpol) untuk tahap I tahun 2024 senilai Rp22.633.205.000.
Meski berstatus bandara internasional, Syamsudin Noor belum memiliki rute penerbangan langsung ke luar negeri.
Pemprov Jateng melakukan penandatanganan Letter of Intent dengan UNESCO-IHE Institute for Water Education Netherlands di sela acara World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua Bali.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali ke-10 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lintasarta melakukan kerja sama strategis dengan Pemprov Jabar melalui Diskominfo untuk komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Jawa Barat di ranah digital.
Salah satunya dengan mendorong keterlibatan masyarakat pada ajang yang dilaksanakan di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved