Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBAGAI upaya menangani masalah ketidakpatuhan perusahaan, khususnya dalam tunggakan iuran kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan menggandeng Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan. Dalam bentuk kolaborasi, BPJS Ketenagakerjaan ini akan segera menyerahkan surat kuasa khusus kepada Kejaksaan Tinggi Sumsel.
Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Eko Purnomo, mengatakan pihaknya menargetkan kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) itu bisa menyelesaikan persoalan piutang iuran.
"Karena ini adalah piutang negara, ini juga menjadi target recovery di Kejati," katanya usai penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel dengan Kejati Sumsel, kemarin.
Eko menerangkan bahwa setelah penyerahan surat kuasa khusus (SKK) itu tim dari kedua pihak akan segera terjun ke lapangan untuk menemui perusahaan yang belum patuh atau mengundang mereka untuk memenuhi panggilan.
Ia menyebutkan kerja sama dengan Kejati juga merupakan bagian penindakan di sisi hilir. Sementara di hulu, kata Eko, pihaknya telah memberikan sosialisasi tentang kewajiban perusahaan untuk memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya.
Eko mengemukakan bahwa saat ini tim BPJS Ketenagakerjaan sedang menyusun daftar perusahaan mana saja yang masuk dalam kategori tidak patuh.
"Tidak ada daerah spesifik yang disasar, kerja sama ini mencakup seluruh kabupaten/kota di Sumsel," katanya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Sarjono Turin mengatakan Kejati akan mendukung penanganan masalah perdata dan tata negara dalam konteks jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurut Sarjono, SKK yang bakal diserahkan BPJS Ketenagakerjaan itu menjadi langkah awal Kejati untuk menyelesaikan masalah keperdataan, terutama tunggakan iuran dari perusahaan.
"Kerja sama ini penting apalagi perintah dalam Undang-Undang sudah jelas bahwa setiap orang yang menyelenggarakan pekerjaan wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: BIN Dorong Pemuda Papua Jadi Solusi Bagi Petani
Seorang ibu kader dasawisma di Jakarta Timur, Ita Handriyani, 52, meninggal akibat sakit di belakang punggungnya. Ahli waris menerima santuna JKM BPJS Ketegakerjaan Rp42 juta.
BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan penghargaan khusus dalam Best Insurance Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Investortrust
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten menyerahkan santunan jaminan kematian Kepala Desa Pasungan, Heribertus Purnama, dan Kepala Desa Bentangan, Samiyono ke ahli waris.
BPJS Ketenagakerjaan melalui ComboFit Jamsostek di Aplikasi My Telkomsel, memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat khususnya pengguna operator seluler Telkomsel
Ditjen Kebudayaan memberikan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi para pelaku budaya yang memperoleh penghargaan.
Baru 22,87% atau 149.917 tenaga kerja dari 655.508 penduduk tenaga kerja di Klaten yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek.
Pemkab Badung berkomitmen mengurangi angka pengangguran terbuka dan menekan kemiskinan ekstrim melalui sebuah inovasi yang diberi nama Ucok, Universal Coverage Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mangga Dua berhasil merealisasikan klaim JKK mencapai Rp10,2 miliar pada 2023. Angka ini naik 231% dibandingkan dengan realisasi klaim pada 2022.
Di balik suksesnya perhelatan pesta demokrasi tersebut, terselip cerita duka ada sejumlah petugas yang gugur ketika tengah melaksanakan tugas.
Kini semakin banyak masyarakat pekerja di DKI Jakarta yang terlindangi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Sejauh ini, skema penerima bantuan iuran (PBI) baru tersedia untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved