Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALAN Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Irjen Pol Nico Afinta dari posisi Kapolda Jawa Timur (Jatim).
Hal itu termuat dalam surat telegram nomor ST/2134/X/KEP/2022 tanggal 10 Oktober 2022.
Nico Afinta sebagai Kapolda Jawa Timur memang sempat disorot usai tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang.
Baca juga : GMPI Jatim Juga Minta Kapolri Listyo Sigit Copot Kapolda Jatim
Sejumlah elemen masyarakat bahkan tak segan meminta Nico Afinta mundur dari jabatannya buntut tragedi yang menewaskan 131 orang tersebut.
Ketua Pimpinan Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (PW GMPI) Jawa Timur Sugondo, SH mengapresiasi langkah Kapolri yang berani mencopot jabatan Kapolda Jatim.
"Pencopotan Kapolda Jatim ini satu langkah tepat dan strategis yang diambil bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Dan saya sangat mengapresiasi kebijakan bapak Kapolri bisa memperbaiki kinerja ataupun citra polri di Jawa Timur," kata Sugondo kepada media, Selasa (11/10).
Baca juga : Menpora dan Kapolri Kunjungi Korban Luka Tragedi Kanjuruhan di Rumah Sakit
Selanjutnya, Sugondo menyambut baik Kapolda Jawa Timur akan diisi oleh Irjen Teddy Minahasa Putra yang sebelumnya menjabat posisi Kapolda Sumatera Barat (Sumbar).
"Selamat datang bapak Teddy Minahasa Putra, welcome to East Java, kami berharap banyak pada bapak, semoga bapak beserta jajarannya bisa bekerja maksimal dalam menegakkan hukum di daerah kami," Pungkas Sugondo.
Dengan adanya Kapolda Jatim yang baru tersebut, PW GMPI Jawa Timur siap berkolaborasi dengan polisi terkait penegakan hukum. Khususnya bagi generasi muda.
Baca juga : Kapolri Pastikan Tindak Hukum Kapolda yang Tidak Netral dalam Pemilu 2024
"GMPI Jatim juga siap bermitra dengan polda jawa timur demi terciptanya generasi muda yang gemilang dan sadar hukum," pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, PW GMPI Jawa Timur mendorong Kapolri untuk memutasi atau mencopot jabatan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta. Dorongan itu didasarkan pada tragedi kemanusiaan yang terjadi di Kanjuruhan Malang.
Dimana dalam peristiwa itu, menewaskan 131 orang dalam pertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya. (RO/OL-09)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi beaar-besaran di tubuh Korps Bhayangkara. Terdapat 157 Pati dan Pamen Polri yang dimutasi termasuk enam jabatan Kapolda.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta menegur dan memberi peringatan keras kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto karena kasus Firli Bahuri belum tuntas juga.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya dapat beradaptasi dengan fenomena citizen journalism atau jurnalisme warga
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyayangkan metode pengamanan sepak bola yang masih kontraproduktif
Pertemuan ini untuk mengkoordinasikan jadwal kompetisi Liga Indonesia selama tiga tahun ke depan serta persiapan penyelenggaraan Piala Presiden 2024.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan Polri akan mengamankan ajang pramusim Liga 1 Indonesia bertajuk Piala Presiden yang dimulai pada Jumat (19/7)
Kapolda NTT Irjen Daniel Silitonga mengingatkan seluruh kapolres dan kapolresta tidak menilap dana Operasi Mantap Brata untuk pengamanan pemilu 2024.
Belasan Anggota DPRD Flores Timur Periode 2004-2009, melaporkan dugaan korupsi Penjabat Bupati Flores Timur Doris Alexander Rihi, ke Kejaksaan Negeri Flores Timur, pada Kamis 22/23.
Aliansi Masyarakat Pemerhati Flores Timur (AMP Flotim) menghadang iring-iringan mobil rombongan Penjabat (Pj) Gubernur NTT, Ayodhia GL Kalake.
Ketum KNPI Haris Pertama, meminta Menkeu Sri Mulyani, harus tegas soal pencopotan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang brgaya hedon dan mengusut asal muasal hartanya.
Untuk mempermudah pemeriksaan ED, Wamenkeu telah menginstruksikan Ditjen Bea Cukai agar yang bersangkutan segera dibebastugaskan melalui pencopotan dari jabatan secepat mungkin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved