Dinas Perhubungan Jawa Tengah Dorong Pengusaha Normalisasi Truk ODOL

DINAS Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah terus mendorong para
pengusaha ataupun perorangan untuk menormalisasi kendaraan over dimension dan over loading atau ODOL.

Sebab selama ini kendaraan ODOL dituding menjadi salah satu penyebab
kecelakaan truk tertinggi di jalan raya baik jalan arteri maupun jalan tol.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Erry Derima Riyanto saat melakukan pengawasan dan pemantauan normalisasi truk ODOL di sejumlah perusahaan dan bengkel di wilayah Kabupaten dan Kota Tegal, Kamis (29/9).

Ery menuturkan, hingga kini memang belum semua pengusaha truk besar
melakukan normalisasi karena memang masih dalam proses peralihan. Namun
secara bertahap masih terus dilakukan normalisasi truk menuju 2023
bebas ODOL.

"Memang dari hasil pantauan di lapangan  bahwa terdapat beberapa perusahaan atau perorangan yang masih meminta toleransi pengunduran batas waktu normalisasi kendaraan over dimension and over loading, karena menyangkut biaya," tutur Ery.

Kendati demikian, Kemenhub, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Korlantas Polri telah menargetkan Indonesia bebas ODOL pada
Januari 2023. Bahkan, target tersebut sebelumnya sudah mundur dari
ketetapan sebelumnya yakni pada 2021.

"Kami juga mengapresiasi kepada Organda Kota Tegal karena hingga kini sudah banyak operator, pemilik kendaraan, dan pengemudi yang sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh kendaraan ODOL, dan melakukan normalisasi truk atas inisiasi mereka," terang Ery.

Terlebih, lanjut Ery, Organda Kota Tegal telah menyediakan tempat, dan
melakukan pendekatan kepada pemilik kendaraan untuk melakukan normalisasi. "Wilayah Brebes, Kudus dan sejumlah daerah lainnya juga kini melakukan upaya serupa. Semoga kesadaran pengusaha untuk mengembalikan kondisi kendaraan seperti semula bisa terwujud kembali," pungkasnya.

Ketua Organda Kota Tegal, Popo, mengaku di wilayahnya sekitar 70%
kendaraan ODOL sudah dinormalisasi. "Kami terus melakukan pendekatan kepada pengusaha agar mau menormalisasi kendaraan yang tidak sesuai aturan," ujar Popo.

Apalagi, menurut popo, kendaraan tersebut juga menjadi salah satu penyebab kecelakaan truk tertinggi. "Karenanya dengan menghadirkan tempat hingga karoseri ini, minimal bisa memudahkan pemilik kendaraan untuk bisa normalisasi. Karena ketinggian dan lebar kendaraan sudah ada aturannya."

Popo juga mengapresiasi karena banyak pengusaha armada truk besar yang
sudah mulai sadar dan mengembalikan kendaraan truk mereka seperti semula. "Kami mengapresiasi para pengusaha angkutan truk yang sudah menormalkan lagi kendaraan truk mereka." (N-2)