Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, memberikan 762 sertifikat redistribusi tanah tahun anggaran 2022 kepada warga Sulawesi Utara.
"Atas nama warga Sulawesi Utara, saya sangat berterima kasih atas perhatian Bapak Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto yang telah memberikan Sertifikat Redistribusi Tanah untuk masyarakat Sulut," kata Gubernur Olly Dondokambey, Jumat (16/9).
Pada pemberian sertipikat tersebut, Menteri ATR/BPN juga didampingi Wakil Gubernur Steven OE Kandouw. Penyerahan dilakukan di Desa Ongkaw III, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan.
"Sertifikat sudah ada di tangan bapak dan ibu sekalian. Artinya apa? Dengan sertifikat ini berarti bapak ibu sudah memiliki kepastian hukum hak atas tanah. Sebab, hak milik atas tanah sudah terdaftar di Kantor Pertanahan, baik itu letak, luas dan batas. Sertifikat ini sudah by name, pemiliknya," kata Menteri Hadi Tjahjanto.
Dia berharap dengan sertifikat itu, para petani, buruh, dan nelayan bisa tersenyum manis, dan betul-betul merasakan kehadiran negara lewat program reforma agraria.
Sertifikat ini berasal dari kegiatan Reforma Agraria/Redistribusi Tanah. Jumlah total 762 sertipikat terdiri dari kegiatan Redis Tahun 2021 sebanyak 713 dan dari kegiatan Redis Tahun 2022 sebanyak 49 lokasi Redis, merupakan Lokasi Prioritas RA di Desa Ongkaw, Kabupaten Minahasa Selatan.
Penyerahan sertifikat bukan baru kali ini saja. Selama masa pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw telah dilakukan pembagian sertifikat tanah di antaranya di Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak 515 sertifikat pada 2018 dan Kabupaten Minahasa 1.000 sertifikat pada 2020.
Kementerian ATR/BPN juga sedang memproses pembuatan sertifikat tanah di Sulut lainnya. Di antaranya, tanah warga di daerah Kalasey Dua (Kab. Minahasa). Sebanyak 415 bidang sedang dalam proses pelepasan hak pakai, dan di Desa Pandu (Kota Manado) 443 sertifikat sedang dalam proses inventarisasi dan pengukuran. (N-2)
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
SEKITAR 1.000 bidang tanah di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), tepatnya Kelurahan Harjamukti, rawan sengketa karena kepemilikannya bersifat pribadi berstatus girik.
Setelah sosialisasi ini, diharapkan masyarakat memahami alih media atau pergantian blanko dari sertifikat analog ke elektronik.
Menkopolhukam geram masih ada punlgi sertifikat peningkatan status HGB jadi SHM yang hanya Rp50 ribu menjadi Rp 10 juta
Salah satu yang harus dipersiapkan oleh bank adalah perubahan flow process untuk metode pengecekan Sertipikat-el,.
Kantor Pertanahan Kota Tangerang selatan menghadirkan dua penerima Sertifikat Elektronik yaitu Sertifikat Aset milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan WargaP Pondok Pucung
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved