Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Kota Sukabumi, Jawa Barat, mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) subdisi bahan bakar minyak (BBM) kepada keluarga penerima manfaat (KPM), Rabu (7/9). Bantuan tersebut sebagai bantalan sosial pengalihan subsidi BBM.
Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Dida Sembada, menuturkan penyaluran BLT BBM sebetulnya sudah dilaksanakan sejak Selasa (6/9). Penyalurannya dibantu melalui kantor pos setempat.
"Alhamdulillah sejak awal penyalurannya hingga saat ini berjalan lancar. Hari ini fokus penyalurannya untuk Kecamatan Cikole. Alhamdulillah di setiap kelurahan bisa cepat penyalurannya karena masyarakat juga cepat menerima informasinya. Mereka langsung mendatangi Kantor Pos untuk mendapatkan bantuan," kata Dida di sela peninjauan penyaluran BLT BBM di Kantor Pos Sukabumi, Rabu (7/9).
BLT BBM dialokasikan sebesar Rp150 ribu setiap bulan. Namun pada penyalurannya setiap KPM menerima sebesar Rp500 ribu.
"Untuk BLT BBM-nya itu dua bulan, September dan Oktober, masing-masing Rp150 ribu. Jadi sebesar Rp300 ribu. Nah yang Rp200 ribu untuk sembako. Jadi Rp500 ribu yang diterima," terang Dida.
Dida memastikan BLT BBM akan terus berlanjut selama tahun ini. Namun secara teknis Dida menyarankan agar mengonfirmasi ke Dinas Sosial. "Nanti ada lagi. Pokoknya sampai Desember tahun ini," jelasnya.
Kepala Djnas Sosial Kota Sukabumi, Punjul Saeful Hayat, menambahkan jumlah penerima BLT BBM di Kota Sukabumi sebanyak 22.082 KPM. Namun, lanjut Punjul, kemungkinan jumlahnya masih bisa bertambah.
"Jadi penambahan KPM ini seperti sebelumnya. Ada batch 1, kemudian ada batch 2, lalu ada batch 3. Data yang terakhir ada 22.082 KPM. Tapi ini dibuka juga kepada masyarakat yang merasa layak mendapatkan bantuan, mereka bisa mengajukan diri," sebut Punjul.
Mereka yang belum terdata, kata Punjul, bisa mendaftarkan diri melalui aplikasi cekbansoskemensos.go.id. Datanya akan diproses operator di Kementerian Sosial yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi. "Jadi, kemungkinan (jumlahnya) bertambah masih ada. Cuma data terakhir yang ada sebanyak 22.082 KPM sebagai nominatif penerima," pungkasnya. (OL-15)
Pemberian BLT hari ini merupakan kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 2022 lalu.
Kementerian Keuangan yang telah melakukan pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Periode Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp98,77 triliun (termasuk pajak).
Muhammad Rudi menjelaskan dalam penyaluran BLT BBM, Pemko Batam menggandeng PT Pos Indonesia karena percaya dengan kinerja BUMN tertua ini dalam menyalurkan bantuan.
PT Pos Indonesia mengejar waktu penyaluran BLT BBM tahap 2, PKH, dan bansos sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) tidak melebihi target yang ditetapkan Kemensos.
Alokasi BLT BBM, PKH, Bansos Sembako di Lumajang sebanyak 89.167 keluarga penerima manfaat (KPM). Saat ini, realisasi penyaluran sudah 98,5 persen,
Menurut Nindy, bantuan yang direalisasikan pemerintah dalam bentuk tunai itu akan mampu menjaga daya beli masyarakat
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved