Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Memiliki Data Potensi Setiap Daerah

PEMERINTAH pusat diminta mendata berbagai potensi perekonomian
dari semua provinsi terutama menyangkut usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini penting dilakukan agar Indonesia terlepas dari
ketergantungan produk impor.

Demikian disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) saat
menghadiri Hari UMKM Nasional yang diselenggarakan di Cihampelas Walk,
Bandung, Jumat (12/8). Acara yang digagas Kementerian Koperasi dan UMKM
(KUMKM) ini dihadiri juga Menteri KUMKM Teten Masduki, Gubernur Sumatra
Selatan Herman Deru, serta sejumlah bupati/wali kota dari seluruh
Indonesia.

Dalam sambutannya, Emil menilai Indonesia harus keluar dari
ketergantungan akan produk impor. Terlebih, di saat situasi ekonomi
global yang tidak menentu ini, perekonomian dalam negeri akan terpuruk
jika masih bergantung kepada barang-barang luar negeri.

"Dunia sedang tidak baik-baik saja. Agar tidak terjebak negara lain,
kuncinya perbanyak perdagangan dalam negeri," kata Emil.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah pusat mendata potensi setiap provinsi terutama menyangkut UMKM. Data sangat diperlukan agar setiap daerah akan saling mengetahui keberadaan barang-barang yang dibutuhkan tanpa harus mengimpor dari luar negeri.

"Jadi ketika kita perlu apa-apa, tahu barangnya ada di mana. Tidak perlu beli dari Tiongkok," tegasnya.

Lebih lanjut, Emil memastikan kebersamaan setiap provinsi menjadi kunci
utama optimalisasi pertumbuhan ekonomi terutama dalam merevitalisasi
UMKM. Dia pun menyontohkan sejumlah negara yang gagal akibat lemahnya
sektor yang langsung menyentuh rakyat tersebut.

"Kuncinya perdagangan kita jangan bergantung pada orang luar. Kalau kita bisa maksimalkan dengan kita sendiri, kita selamat. Jadi Pak Menteri (Teten), saya butuh data, Papua butuhnya apa, Insha Allah di Jawa Barat ada," katanya.

Pentingnya penguatan UMKM dalam negeri pun disampaikan Gubernur Sumatra
Selatan Herman Deru. "UMKM terbukti kuat, tahan krisis ekonomi. Tetap
tumbuh di saat pandemi. Kami ingin UMKM yang tangguh, tak tergantung ke
negara lain," katanya.

Bahkan, dia menyontohkan agar kebutuhan akan minyak goreng bisa dipenuhi  UMKM dalam negeri. "Minyak goreng kita harus mandiri. Harus punya pabrik sendiri, di skala desa atau kecamatan, sehingga kita bisa memberikan bukti ke masyarakat bahwa pemerintah itu selalu hadir," katanya.

Revitalisasi UMKM

Menanggapi itu, Menteri KUMKM Teten Masduki memastikan pemerintah terus
berupaya merevitalisasi UMKM. Salah satunya dengan akan mendata setiap
potensi yang ada di setiap daerah.

"Kita perlu data antar daerah, sekarang kita belum punya. Tahun ini kami targetkan 14 juta data UMKM. Jadi izin edar, sertifikasi halal, nomor induk berusaha, harus kita kebut, harus percepat," katanya.

Dia menyadari optimalisasi sektor UMKM dalam negeri ini akan berdampak
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. "Kalau Rp400 triliun
dibelanjakan ke UMKM, bisa meng-create pertumbuhan ekonomi1,58%, atay
menyerap lebih dari satu juta lapangan kerja, tanpa ada investasi baru," katanya.

Oleh karena itu, dia kembali menegaskan pemerintah berkomitmen dalam
optimalisasi UMKM. Selain terus berusaha agar jumlahnya bertambah, dia
pun menyebut pihaknya mengupayakan agar kualitasnya semakin membaik.

"Kita akan mengupayakan agar UMKM mudah mengakses permodalan. Perlu
pendekatan inkubasi yang terintegrasi dengan pembiayaan dan pasar. Tak
lagi hanya pelatihan," katanya.

Selain itu, Teten juga menyebut akan lebih mengenalkan UMKM dengan
digitalisasi. Terlebih, menurutnya potensi nilai ekonomi digital pada
2030 mencapai Rp5400 triliun.

"Tapi sekarang lebih dari 10% di e-commerce itu produk impor. Jadi kita
harus perkuat produksi kita, agar market digital yang besar ini dapat
memberi manfaat. Apalagi penyelenggaraan pendidikan, properti,
transportasi, dan kesehatan, sekarang berbasis teknologi. Ini wilayah
UMKM yang harus kita perkuat," katanya. (N-2)