Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMPROV Lampung meluncurkan Tim Tanggap Insiden Siber atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Provinsi Lampung yang disebut dengan Lampungprov-CSIRT, di Bandar Lampung, Rabu (29/06). Peresmian peluncuran Lampungprov-csirt ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) bersama Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian.
Wakil Gubernur mengatakan Lampungprov-CSIRT merupakan perangkat untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan berbasis siber di lingkungan Pemprov Lampung. Dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada Pemprov Lampung melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menurut Nunik, tentu memiliki tantangan, salah satunya keamanan siber.
Berdasarkan data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 2021 terdeteksi serangan siber yang masuk ke Indonesia sebanyak 1,6 miliar. Sebaran serangan siber tersebut tertinggi berada pada sektor akademik sebanyak 38,03%, swasta 25,37%, pemerintah daerah 16,86%, pemerintah pusat 8,26%, hukum 4,18%, dan personal 2,66%.
"Peretasan data menjadi serangan yang mengancam dan paling banyak digunakan, karena data ialah aset informasi yang memiliki nilai berharga. Tentu ini dapat merugikan, baik bagi Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pemerintah daerah selaku penyelenggara SPBE maupun bagi masyarakat atau bagi para stakeholders," ucap Wagub.
Karena itu, Pemprov Lampung bersama dengan BSSN mengambil langkah-langkah untuk memperkuat keamanan siber, salah satunya pembentukan tim respons insiden keamanan siber atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di instansi pemerintah. Pada 2022, Pemprov Lampung terpilih menjadi salah satu dari tujuh instansi pemerintah daerah sebagai Target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Prioritas Nasional Pembentukan CSIRT 2022.
Pada kesempatan tersebut, Wagub berharap dengan kehadiran Lampungprov-CSIRT dapat meningkatkan pertahanan dan keamanan berbasis siber di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. "Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama dan bantuan yang diberikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara dalam pembentukan tim ini, serta kepada semua pihak yang turut serta mensukseskan pelaksanaan Launching Computer Security Incident Response Team Pemerintah Provinsi Lampung," pungkas Wagub.
Sementara Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian dalam paparannya menyampaikan Presiden Joko Widodo menyampaikan semua harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data. "Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak. Dalam bidang pertahanan keamanan, kita juga harus tanggap dan siap menghadapi perang siber," ucap Hinsa.
Melalui Perpres Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN memiliki tugas untuk menangani Strategi Keamanan Siber Nasional, Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital, Manajemen Krisis Siber. Salah satunya membentuk CSIRT guna menjamin keamanan ruang siber, sistem dan informasi nasional, serta melindungi seluruh rakyat, tumpah darah, dan nilai-nilai kehidupan bangsa.
Menurut Hinsa Saburian, Pemprov Lampung merupakan salah satu dari tujuh instansi pemerintah daerah sebagai Target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Prioritas Nasional Pembentukan CSIRT 2022. "Kami berharap dengan dibentuknya Lampungprov-csirt, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Lampung dapat berlangsung dengan baik dan tentu semua untuk efektivitas dan efisiensi pemerintahan yang pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat Lampung yang kita cintai ini," pungkasnya. (OL-14)
DI era digital yang semakin maju, peran negara dalam memastikan pertahanan dan keamanan siber sangat krusial.
CrowdStrike mengeklaim telah mengidentifikasi masalah dan sedang melakukan perbaikan.
PEMERINTAH sudah saatnya memiliki pertahanan siber yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
OJK menekankan pentingnya bank untuk benar-benar memperhatikan ketahanan siber mereka.
Wi-Fi publik sering digunakan di kafe, bandara, atau saat bepergian ke luar negeri untuk liburan atau perjalanan bisnis.
Pemerintah akan mengevaluasi kinerjanya dalam menjaga ketahanan siber. Agar kejadian serupa tidak lagi terulang.
PIN berfungsi sebagai pengaman utama untuk melindungi akun dari ancaman, terutama di era maraknya kejahatan siber.
Spear phishing melibatkan pesan yang sangat dipersonalisasi termasuk rincian spesifik tentang target, sehingga membuatnya tampak lebih kredibel.
KABARESKRIM Polri Komjen Wahyu Widada merespons peretasan sistem pusat data nasional (PDN) Kominfo. Wahyu menyebut proses penegakan hukum kejahatan siber ransomware tak mudah.
Perusahaan merangkul Yayasan Pendidikan Telkom (YPT) Bandung, yang akan menggelar kegiatan itu untuk sejumlah sekolah di seluruh Indonesia.
PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) menekankan pentingnya kolaborasi kolektif seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan ketahanan siber dalam menghadapi ancaman kejahatan siber.
Penjahat dunia maya mengoperasikan saluran dan grup di Telegram untuk mendiskusikan skema penipuan, mendistribusikan database yang bocor, dan memperdagangkan layanan kriminal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved