Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH pusat dituntut menindak tegas pelaku yang terlibat
dalam mafia minyak goreng. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo pun
diminta memecat anggota kabinetnya yang terlibat.
Anggota DPR RI yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono,
mendorong Presiden Joko Widodo untuk mencopot pejabat yang terkait masalah itu.
"Kejaksaan Agung sudah menangani kasus mafia minyak goreng. Dirjen Perdagangan Luar Negeri sudah ditetapkan jadi tersangka," lanjutnya.
Setelah Dirjen, menurut dia, harus ditindaklanjuti di tingkat menteri. "Menteri membuat kebijakan."
Menurut dia, dengan tindakan tegas memperlihatkan kepada warga bahwa pemerintah tidak terlibat, dalam hal ini Presiden. Pencopotan juga membuat penanganan kasus oleh penegak hukum menjadi lebih mudah.
"Dengan adanya peristiwa ini, Presiden Jokowi bisa membuat kebijakan
yang baku terkait minyak goreng," tegas anggota Komisi IV DPR RI itu.
Pada sisi lain, Ono pun meminta kepada para kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan untuk memiliki sense of crisis atau merasakan kesusahan yang dialami masyarakat.
Maka itu, para pimpinan daerah diminta terjun langsung untuk menangani
persoalan yang ada di masyarakat saat ini.
"Saya minta kepada para kepala daerah untuk memiliki sense of crisis. Masyarakat tidak hanya susah karena minyak goreng tapi banyak hal lainnya. Karena itu, kepala daerah khususnya yang berasal dari PDI Perjuangan harus memerlihatkan kepeduliannya kepada rakyat di daerahnya masing-masing," tegas Ono. (N-2)
Ketua Komisi Yudisial (KY), Amzulian Rifai, menyoroti dugaan praktik mafia perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
Pernyataan Sunarto yang merasa tidak sanggup memberantas markus dinilai menjadi refleksi ketidakberdayaan pimpinan MA dalam upaya memberantas korupsi.
Ia juga mengatakan bahwa pembekingan tersebut telah terjadi sejak masa lalu
Alvin Lim dan Sherly Kuganda disebut telah menyebut dan menuding Natalia telah melakukan pekerjaan yang dikategorikan sebagai 'markus' atau makelar kasus.
Mukti mengatakan KY telah berkoordinasi dengan KPK dan MA sehingga proses penegakan hukum dan etik berjalan komperehensif.
KPK merevisi salah satu nama tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Yakni, aparatur sipil negara (ASN) Redi menjadi Nurmanto Akmal (NA).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved