Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
TANAH berlumpur serta air yang menggenang di kubangan menyambut kedatangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatra Utara.
Genangan air dan tanah berlumpur itu disebabkan oleh banjir rob yang naik ke permukiman warga. Kawasan Kelurahan Belawan Bahari memang langganan banjir rob. Hampir setiap air pasang kampung itu dibanjiri air laut.
Muhadjir mengatakan, persoalan banjir rob di Kelurahan Belawan Bahari ini harus bisa diselesaikan. Dia berujar akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membangun kawasan yang lebih layak huni dan tidak terus-terusan digenangi banjir rob.
Hal itu disampaikannya saat meninjau Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatra Utara, bersama Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Wali Kota Medan Bobby Nasution.
"Mudah-mudahan bisa kita lakukan secara sistemik, sehingga persoalan rob air naik ke perkampungan ini bisa diatasi. Nanti saya akan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, kementerian terkait seperti Kementerian PUPR, dan Kemenkes terutama untuk sanitasi lingkungan," ujarnya.
Untuk mengatasi kemiskinan ekstrem memang perlu pendekatan lingkungan, selain dengan bansos.
Kemudian, Muhadjir menemukan keadaan rumah-rumah warga di Kelurahan Belawan Bahari ini cukup memprihatinkan. Kebanyakan masih berstruktur kayu yang reot dan dibangun struktur panggung di atas tanah tergenang air dan dikelilingi sampah-sampah yang berserakan. Selain itu juga banyak ditemukan warga yang memiliki masalah-masalah kesehatan di kampung itu.
Melihat keadaan tersebut, Muhadjir menyebut Kampung Belawan Bahari sebagai kawasan permukiman miskin ekstrem, yang merupakan kemiskinan absolut dengan banyak faktor.
Baca juga : Gerai Ritel Modern di Gambur Ambruk, Sejumlah Orang Terjebak di Reruntuhan
Untuk membantu menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem itu, Muhadjir meminta agar penyaluran bansos berbagai skema dapat disalurkan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Muhadjir juga meminta agar masing-masing keluarga dipastikan memiliki BPJS Kesehatan, serta anak-anak sekolah memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Di sini bansos berjalan dengan baik. Hanya perlu dirapikan dan disempurnakan misalnya soal penerima PKH. Secara distribusi saya kira 90 persen sudah mendapatkan bansos. Ini suatu hal yang bagus karena di beberapa tempat masih belum merata," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan akan menyanggupi arahan dari Menko PMK untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kelurahan Belawan Bahari
"Kita akan melakukan usaha percepatan mana duluan yang akan dilakukan, provinsi melakukan yang akan dilakukan. Saya juga akan koordinasikan dengan Wali Kota Medan," ujarnya.
Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan akan merancang pembangunan kawasan Kelurahan Belawan Bahari yang lebih layak huni. Saat ini dia bilang, Pemerintah Kota Medan juga sedang membangun tanggul untuk mencegahbair rob. Ia menambahkan, akan mengajukan pembangunan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) kepada Kementerian PUPR.
"Kita telah memberikan pandangan dan masukan kepada Pak Menko bagaimana kalau program Kotaku masuk ke sini, bedah rumah dengan konsep panggung karena memang penanganan tanggul rob masih bertahap dan penyesuaiannya butuh bertahap," ujarnya.
Presiden Joko Widodo menugaskan pada Menko PMK untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem pada 2024. Angka 2021, kemiskinan ekstrem mencapai 10,48 juta jiwa atau 4 persen dari jumlah penduduk. BPS menggunakan ukuran kemiskinan ekstrem di bawah USD 1,9 daya beli atau purchasing power parity (PPP) per kapita per hari. (RO/OL-7)
Ayep-Bobby juga keliling Kota Sukabumi di 90 titik dan berusaha menghadirkan solusi untuk berbagai masalah yang ada.
Korban TPPO paling banyak ditemukan melalui Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), program pemagangan, dan kasus baru yang melibatkan judi online
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) rumah tangga miskin justru uang dan pendapatannya lebih banyak dibelikan rokok, daripada untuk beli lauk pauk (protein hewani).
BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI berkolaborasi dengan SMK Peternakan Lembah Hijau secara resmi meluncurkan Program Balai Ternak Kelompok Lembah Hijau Farm di Desa Tambakboyo
Berdasarkan data yang dipaparkan, hingga bulan juni total inflansi Kabupaten OKU Timur berada posisi 2,14%.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyebut pemerintah harus realistis dalam mencanangkan target Indonesia Maju 2045.
PP Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, setiap anak Indonesia harus mendapatkan perlindungan yang optimal
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut anggaran Rp7.500 per porsi untuk makanan bergizi gratis sudah dinilai cukup.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta pengusaha melihat sisi positif dari Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved