Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GURU honorer di lingkungan sekolah SD dan SMP Kota Palembang mengeluhkan belum ada pembayaran insentif selama empat bulan. Keluhan guru ini ramai diperbincangkan di media sosial. Para guru honorer ini mengeluhkan lamanya pembayaran insentif sebesar Rp1 juta per bulan itu.
Seperti diketahui, insentif itu merupakan penghargaan dari wali kota untuk 2.700 tenaga honorer yang sudah bekerja keras mendidik siswa di sekolah SD ataupun SMP. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto mengatakan, tunggakan insentif selama empat bulan ini sedang diproses ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk pembayaran November dan Desember.
"Sudah diproses, tetapi untuk dua bulan dulu. Selanjutnya insentif Januari dan Februari akan menyusul berikutnya," katanya, Jumat (4/3/2022).
Zulinto meminta para guru untuk memaklumi keterlambatan ini karena kondisi keuangan Pemkot menurun sejak pandemi covid-19. "Ini adalah reward dari wali kota yang sudah berjalan beberapa tahun dari yang sebelumnya hanya Rp500 ribu per bulan naik terus menjadi Rp1 juta," katanya. Meskipun dijanjikan akan dibayarkan, pihak Pemkot belum menyebutkan tanggal pasti pencairannya.
Baca juga: Ombudsman DIY Temukan Praktik Tying pada Penjualan Minyak Goreng
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Zulkarnain, mengatakan, terkait keluhan guru yang belum menerima insentif ataupun TPP, pihaknya akan memastikan dulu. "Saya konfirmasi dulu ke Dinas Pendidikan (Diknas) dan bagian perbendaharaan. Biasanya dalam proses pembayaran jika administrasinya selesai, bisa dibayarkan," katanya. (OL-14)
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Perhimpunan P2G mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap situasi guru honorer di Jakarta dan daerah lain, menyusul kebijakan "cleansing."
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta 4.000 guru honorer untuk mengikuti rekomendasi agar mereka terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
MOTIF pembunuhan pegawai koperasi yang mayatnya dicor oleh pengusaha toko pakaian distro di Palembang, Sumatra Selatan, akhirnya terungkap.
Otak pembunuhan terhadap karyawan koperasi simpan pinjam yang jasadnya dicor di belakang ruko Distro, akhirnya diringkus polisi gabungan.
TERUNGKAP motif pembunuhan pegawai koperasi yang jenazahnya dicor di belakang halaman ruko yang dilakukan oleh seorang nasabah.
SEORANG pedagang di Palembang, Sumatra Selatan, tewas usai menjadi korban salah sasaran saat terjadi keributan antarkelompok pemuda.
SEMPAT dinyatakan hilang, pegawai koperasi di Palembang, Sumatra Selatan, ternyata menjadi korban pembunuhan oleh debiturnya sendiri.
SEORANG pengendara sepeda motor di Palembang, Sumatra Selatan, tewas tertabrak kereta api usai hendak melintas di jalan tanpa menggunakan palang perlintasan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved