Kerja Sama BUMDes dan Antam Dinilai Sebagai Solusi 'Gurandil' di Gunung Pongkor

MANTAN Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi atau lebih dikenal dengan nama Jaro Ade angkat bicara terkait masalah yang terjadi di wilayah kerja BUMN PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat..

Maraknya penambang liar atau disebut sebagai 'Gurandil' di wilayah (izin usaha pertambangan) IUP Antam merupakan masalah bersama yang harus dipecahkan dengan mengedepankan asas manfaat bersama bagi masyarakat sekitar dan pemerintah sesuai arahan Presiden Joko Widodo. 

"Optimalisasi BUMDes adalah solusi dalam memberikan manfaat bersama, selain dapat terkontrol karena hadirnya pemerintah juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar diwilayah IUP Antam," Ade Jaro yang juga Ketua Komisi Tetap PED-Pertambangan (Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Pertambangan Skala Kecil) DPP Kadin Indonesia dalam keterangan pers, Sabtu (5/2). 

Baca juga : Kasus Tambang Ilegal Klapanunggal, Bogor Segera Disidangkan

Jaro Ade juga menjelaskan potensi konflik horizontal yang bisa saja terjadi jika bentuk kerj asama antara Antam dan masyarakat tidak melibatkan lembaga pemerintahan otonom terkecil setingkat Desa.

Sesuai Undang Undang Desa No 6 tahun 2014, Undang Undang Cipta kerja No 11 tahun 2020 dan PP No 11 tahun 2021, terkait Desa dan kewenangan usaha milik desa yakni BUMDes,

"Untuk bisa mengoptimalkan potensi desa dan sebagai perekat serta kemandirian desa dalam menghidupkan ekonomi desa dan membuka lapangan kerja didesa sesuai arahan Presiden Jokowi," tambah Jaro Ade. 

Baca juga : Bencana Beruntun Sergap Jawa Barat

Sebelumnya Jaro Ade memberikan apresiasi terhadap upaya salah satu anggota DPR RI Adian Napitupulu dalam mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat yang beraktivitas di wilayah PT.  Antam

"Tinggal bagaimana mencarikan format yang tepat agar tujuan itu bisa berjalan maksimal dan terukur," ucap Jaro Ade.

Menurut politikus Partai Golkar ini, dptimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Antam juga harus tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sekitar.

Baca juga : Tanah Longsor dan Banjir Sergap Kabupaten Bogor

"Tentunya menjadi penting dalam situasi pandemi saat ini adalah pemulihan ekonomi dan kesehatan, misalnya vaksinasi masal atau bantuan modal usaha kecil menengah agar ekonomi mikro bisa berjalan di wilayah sekitar," paparnya. 

Melibatkan BUMDes sekitar, menurut Jaro Ade, adalah jawaban yang tepat dari masalah yang ada di Pongkor sehingga masyarakat desa turut merasakan potensi yang dimilikinya dan bukan penjadi penonton.

"Serta dampak lingkungan juga dapat dipertanggung jawabkan mengingat kehadiran pemerintah dalam kerjasama tersebut sesuai payung hukum yang ada dan intruksi serta arahan Presiden," jelasnya. 

Jaro Ade mengatakan pola dalam keterlibatan BUMDes beragam bentuknya misalnya swakelola bersama lahan milik masyarakat yang berada dalam IUP Antam dan lokasi yang tidak dikelola Antam.

"Reklamasi pasca tambang supaya tidak memberikan dampak buruk pada lingkungan dan Antam betul betul menjadi Bapak angkat BUMDes dalam membina dan mengarahkan kegiatan BUMDes dari hulu sampai hilir sesuai aturan," pungkasnya. (RO/OL-09)