Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KABUPATEN Cianjur, Jawa Barat, memulai pemberian vaksin dosis ketiga atau booster. Kick off pelaksanaannya dipusatkan di halaman Pendopo Cianjur, Rabu (19/1) dengan target sebanyak 300 orang.
Bupati Cianjur Herman Suherman, mengawali pemberian vaksin booster. Herman mengatakan bersamaan dengan penetapan PPKM level 1, Kabupaten Cianjur sudah diperbolehkan melaksanakan vaksin booster. "Ini juga bersamaan dengan vaksinasi bagi kalangan anak usia 6-11 tahun," kata Herman di halaman Pendopo Cianjur, Rabu (19/1).
Vaksin booster diikuti jajaran Polres Cianjur, Kodim 0608, aparatur sipil negara, serta masyarakat umum. Dengan pemberian vaksin booster, maka semakin besar harapan Kabupaten Cianjur bisa mewujudkan kekebalan komunitas (herd immunity). "Pemberian vaksin booster dilakukan berkelanjutan," jelasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Irvan Nur Fauzy, menjelaskan terdapat beberapa syarat bagi sasaran yang ingin divaksin booster. Di antaranya sudah berusia di atas 18 tahun, sudah menjalani vaksin primer (dosis pertama dan kedua), serta jangka waktu dosis kedua hingga memasuki dosis ketiga berjarak 6 bulan.
"Hari ini kami siapkan kuota untuk 300 orang dengan jenis Pfizer. Aturannya, pemberian dosis hanya setengah. Jadi ada 150 dosis untuk 300 orang," kata Irvan.
Ia menuturkan syarat daerah bisa melaksanakan vaksin booster yakni capaian vaksinasi secara umum sudah di atas 70% dan lanjut usia lebih dari 60%. Kabupaten Cianjur sendiri sudah memenuhi syarat cakupan vaksinasi tersebut.
"Kalau total penerima vaksin booster di Kabupaten Cianjur sekitar 900 ribuan orang lebih. Estimasinya dihitung dari capaian vaksinasi dosis kedua yang sampai saat ini di kisaran 40%. Jadi kurang lebih ada 900 ribuan orang," terang Irvan.
Namun, sebut Irvan, belum tentu semua itu memenuhi syarat bisa mendapatkan vaksin. Artinya, mereka harus melalui tahapan screening atau pemeriksaan kesehatan. "Ini karena tidak semuanya berjarak 6 bulan setelah pemberian dosis kedua," sebutnya.
Saat ini layanan vaksinasi booster baru dibuka di kawasan Alun-alun atau di pintu gerbang masuk sebelah utara. Jika nanti animo masyarakat meningkat, lanjut Irvan, tidak menutup kemungkinan akan kembali dibuka sentra layanan vaksinasi di berbagai tempat.
"Kita lihat dulu situasinya. Kalau nanti minat warga meningkat, tentu kita akan buka layanan vaksinasi," pungkasnya. (OL-15)
Gempa magnitudo 4,0 mengguncang Kabupaten Tasikmalaya dini hari, Selasa (28/4). BMKG memastikan gempa tak berpotensi tsunami, getaran dirasakan di sejumlah wilayah.
Perindo menempatkan Jawa Barat sebagai prioritas utama dalam konsolidasi menuju Pemilu 2029.
Kebijakan transisi energi di Indonesia selama ini banyak dirancang di level nasional, mulai dari penetapan target bauran energi, skema pensiun dini PLTU, hingga negosiasi pendanaan.
Berdasarkan hasil analisis model cuaca global hingga lokal dan data observasi, BMKG menyimpulkan potensi hujan lebat dan angin kencang dapat terjadi dalam durasi singkat
BMKG keluarkan peringatan dini angin kencang di Jawa Barat dan hujan lebat di 11 wilayah Indonesia untuk 21 April 2026. Cek prakiraan cuaca lengkapnya.
Dinamika atmosfer saat ini dipengaruhi oleh pembentukan sirkulasi siklonik di wilayah barat dan timur Nusantara, yang memicu pertumbuhan awan hujan signifikan di berbagai wilayah Indonesia.
Data yang dikumpulkan dari lebih dari 1,2 juta kehamilan, menunjukkan bahwa vaksinasi covid-19 memberikan manfaat bagi perempuan hamil.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved