Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SURAT keputusan tentang upah minimum provinsi yang sesuai undang-undang cipta kerja diapresiasi pengusaha. Sebagai contoh, DPP
Apindo mengapresiasi keputusan gubernur Jawa Barat yang mengeluarkan
penetapan UMP seusai UU Cipta Kerja.
Ketua Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, menilai, keputusan ini
telah sesuai dengan rekomendasi dewan pengupahan. "Kami mengucapkan
terima kasih dan mendukung Gubernur Jabar yang sudah taat hukum,"
katanya, Senin (6/12).
Dia pun berharap buruh menerima keputusan tersebut dan tidak melakukan
mogok kerja. "Peraturan tentang upah ini dibuat oleh para ahli, dan
telah melalui banyak evaluasi serta analisis," ujarnya.
Disinggung adanya rencana demo besar-besaran, menurutnya, hal itu memang dijamin undang-undang. "Namun harus disikapi bijaksana. Sudah banyak perusahaan yang menderita dan berusaha bertahan di tengah kesulitan," ujarnya.
Dia menyebut, saat ini pengangguran di Jawa Barat mencapai 2,5 juta.
"Aksi mogok akan membuat investor ragu untuk berinvestasi," katanya.
Dia juga meminta semua pihak untuk bersama-sama membantu pemulihan
ekonomi. "Membantu pengangguran agar dapat pekerjaan dan menjaga
kondusivitas dunia usaha sehingga investor tertarik untuk berinvestasi," ajaknya. (N-2)
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Kepolisian dan Dinas kesehatan Pati mengusut kasus keracunan terhadap ratusan buruh pabrik garmen.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung penuh langkah pemerintah dalam upaya memberantas judi online.
SERIKAT buruh yang tergabung dalam LKS TRIPDA Provinsi Banten sepakat untuk menolak UU P2SK dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera
POLDA Metro Jaya menangkap tiga tersangka diduga akan mengedarkan uang palsu di wilayah Jakarta Barat (Jakbar). Duit bohongan itu berwujudkan pecahan Rp100 ribu.
Penolakan tersebut merupakan hasil dari Forum Group Dicusion (FGD) yang disepakati SP KEP SPSI dari seluruh Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved