Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
UNJUK rasa buruh dengan jumlah sangat besar untuk meminta Pemprov Jawa Barat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sesuai tuntutan ternyata tidak dipenuhi Gubernur Ridwan Kamil.
Gubernur tetap pada keputusannya tidak menaikan UMK 2022 untuk sejumlah daerah, yakni Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, serta Subang.
Merespons UMK 2022 yang tidak naik, Ketua DPC SPN Bandung Barat Budiman memastikan buruh akan melakukan aksi lanjutan untuk melawan keputusan gubernur yang mengacuhkan rekomendasi Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat.
UMK 2022 di Bandung Barat tidak mengalami kenaikan yaitu tetap Rp3.248.283. Padahal sebelumnya Pemkab Bandung Barat merekomendasikan sebesar Rp3.475.663.
"Pasti ada gerakan. Kesimpulan Gubernur Jabar sangat mengecewakan," kata Budiman saat dihubungi, Selasa (1/12).
Budiman membandingkan kebijakan Ridwan Kamil dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang akan membuat diskresi khusus UMK tahun 2022 di wilayahnya. Menurutnya, ada 4-5 daerah di Jawa Timur yang tidak naik upah tahun depan.
Namun hasil kesepakatan bersama kalangan buruh, Pemprov Jatim akan membuat diskresi khusus. "Tetapi Gubernur Jabar tidak menggunakan hak diskresi. Harusnya rekomendasi bupati/wali kota dipertimbangkan, pakai hak diskresinya," ucap Budiman.
Ketua DPC SBSI 92 Kota Cimahi, Asep Jamaludin menyatakan, buruh di wilayah Jawa Barat khususnya Cimahi akan melakukan perlawanan dan aksi lanjutan menyikapi keputusan gubernur yang yang dinilai tidak memikirkan kondisi pekerja di Jawa Barat.
Berdasarkan hasil diskusi bersama perwakilan Aliansi Buruh Jabar (AJB), pihaknya akan menggugat Ridwan Kamil terkait penetapan UMK 2022 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). "Kami akan mempersiapkan perlawanan kembali atas keputusannya menolak rekomendasi dari walikota/bupati diatas formulasi PP 36. Kami akan menggugat penetapan yang dilakukan Ridwan Kamil," jelas Asep.
UMK 2022 di Cimahi ditetapkan sebesar Rp3.272.668,50 atau hanya naik sekitar 0,95 persen dari 2021 yang mencapai Rp3.241.919. Penetapan itu jauh dibawah rekomendasi yang disampaikan Pemkot Cimahi sebesar Rp3.517.492. (OL-15)
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Kepolisian dan Dinas kesehatan Pati mengusut kasus keracunan terhadap ratusan buruh pabrik garmen.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung penuh langkah pemerintah dalam upaya memberantas judi online.
SERIKAT buruh yang tergabung dalam LKS TRIPDA Provinsi Banten sepakat untuk menolak UU P2SK dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera
POLDA Metro Jaya menangkap tiga tersangka diduga akan mengedarkan uang palsu di wilayah Jakarta Barat (Jakbar). Duit bohongan itu berwujudkan pecahan Rp100 ribu.
Penolakan tersebut merupakan hasil dari Forum Group Dicusion (FGD) yang disepakati SP KEP SPSI dari seluruh Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved