Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat kehilangan pendapatan hampir Rp6 triliun dampak pandemi covid-19. Akibatnya, tak sedikit rencana pembangunan yang terpaksa harus ditangguhkan.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, tak memungkiri kondisi tersebut. Karena itu, Pemprov Jabar terus berupaya mencari potensi-potensi yang bisa dijadikan pendapatan.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat sekarang sedang mencari sumber-sumber dana. Selama pandemi covid-19, kami kan kehilangan Rp6 triliun. Sehingga banyak proses pembangunan yang mandek," kata Uu seusai sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren di Taman Pancaniti Komplek Pendopo Cianjur, Kamis (21/10).
Di sisi lain, Pemprov Jabar pun ingin mewujudkan berbagai pembangunan di segala bidang yang diharapkan masyarakat. Terutama pembangunan bidang infrastruktur. "Maka seluruh potensi ekonomi yang ada, yang dimiliki pemerintah, akan diangkat dan dimanfaatkan kembali," ucapnya.
Satu diantaranya Rumah Makan Rindu Alam yang berada di Kabupaten Bogor atau berbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Rindu Alam merupakan bangunan legendaris karena sudah berdiri sejak 1975.
"Menurut pemikiran kami, Rindu Alam ini ada tiga manfaat. Bisa dijadikan restoran lagi, bisa dijadikan kafe, atau bisa dijadikan warung wisata," sebut Uu.
Hasil pembahasan di tingkat provinsi, kata Uu, kemungkinan eks bangunan Rindu Alam akan kembali dijadikan restoran. Jajaran Pemprov Jabar pun sudah meninjau lokasi.
"Sekarang tinggal menunggu keputusan Gubernur untuk segera dilelangkan. Siapa yang mau berkolaborasi dengan pemerintah untuk memanfaatkan Rindu Alam, tinggal menunggu izin proses lelangnya," terang Uu.
Proses lelang akan dilakukan secara profesional dan transparan. Siapapun bisa mengikuti proses lelang di Provinsi Jawa Barat. "Rindu Alam itu jadi memori bagi warga Jawa Barat, bahkan orang Jakarta. Tidak sempurna ke Puncak kalau tak makan di Rindu Alam," jelasnya.
Pemprov Jabar melihat Rindu Alam akan menjadi daya tarik luar biasa. Terutama bagi kalangan orang tua yang sering bepergian ke kawasan Puncak. "Makanya, kami ingin memanfaatkan kembali eks bangunan Rindu Alam untuk menambah pendapatan setelah terpuruk akibat pandemi covid-19," pungkas Uu.
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
WAKIL Gubernur Sumatra Barat (Wagub Sumbar) Audy Joinaldy membuka secara resmi kegiatan Bazar Ramadan 1445 Hijriah di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (2/4)
Tingkat kemiskinan Sumsel pada September 2022 menurun menjadi 11,9 persen dan merupakan laju penurunan tertinggi secara nasional.
Program ini selain untuk meningkatkan pemahaman para ASN juga dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat luas akan investasi pasar modal.
Sesuai janji, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim memenuhi panggilan KPK untuk klarifikasi LHKPN.
Hari ini KPK memanggil tiga penyelenggara negara dari tiga pemda untuk klarifikasi LHKPN.
Pemprov Lampung memastikan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim akan memenuhi panggilan KPK untuk klarifikasi LHKPN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved