Kepala Daerah se-Solo Raya Sepakat Tutup Obyek Wisata Antisipasi Lonjakan Kasus Covid

TUJUH kepala daerah di Solo Raya kompak mengatasi dan mengantisipasi lonjakan kasus covid-19 di wilayahnya dengan membuat kesepakatan kesepakatan bersama. Salah satu poin yang dihasilkan adalah menutup obyek wisata dan juga jam operasional pusat perekonomian.

"Para bupati dan wali kota di Solo Raya ini kompak menekan laju covid-19. Kita tetap dengan pikiran jernih, sabar, dan berjuang bersama dalam mengatasi, bagaimana pandemi segera bisa berlalu. Dan masyarakat mesti harus mendukung dengan disiplin prokes dan mentaati aturan aturan yang ditetapkan pemerintah," papar Bupati Karanganyar Juliyatmono usai pertemuan Forkompimda se-Solo Raya di Makorem 074/Warastrama, Kamis (24/6).

Danrem 074/Warastrama Kol Inf Deddy Suryadi mengatakan dalam upaya membangun kesepakatan bersama melawan covid-19 secara keroyokan ini, memang dikehendaki aturan yang dibuat di tujuh wilayah Solo Raya harus saling sinergi. Sehingga tidak berjalan sendiri sendiri di tiap daerah.

Baca Juga: Tekan Laju Covid-19, Kota Solo akan Berlakukan Jam Malam

"Kesepakatan bersama para kepala daerah se-Solo Raya untuk menjalankan instruksi (pemerintah) pusat, dalam membuat aturan pembatasan-pembatasan, dalam menghadapi pandemi covid-19," kata mantan Dangrup II Kopassus Kandang Menjangan ini.

Juga dalam pertemuan Forkompimda ini juga membahas soal semakin sulit dan kewalahannya rumah sakit. Terutama dalam menerima lonjakan pasien terinfeksi dari berbagai daerah, hingga perlu bantuan penambahan ruang dan tempat tidur.

Wali Kota Gibran Rakabuming Raka mengatakan, seluruh rumah sakit di Kota Solo tidak ada satu pun yang menolak pasien covid, meski lonjakannya luar biasa. "Jumlah lonjakan pasien dari berbagai daerah banyak. Tapi tidak ada rumah sakit yang menolak. Berapa pun diterima, asal masuknya sesuai SOP (standar operasional prosedur) covid," kata putra sulung Presiden Jokowi ini.

Kedatangan pasien covid-19 harus sesuai SOP, menjadi tekanan, karena belakangan ini, terdapat pasien yang datang diantar dengan mobil pribadi. Hal itu tentu membuat rumah sakit sulit menerima, karena mestinya datang sudah ada konfirmasi dan dibawa oleh petugas dengan ambulans.

"Ini yang mesti jadi perhatian bersama. Tidak boleh pasien covid-19 dibawa dengan mobil pribadi. Kan bahaya, pasien terinfeksi ini tidak boleh bersentuhan dengan siapa pun. Semua harus menggunakan SOP. Sekali lagi, tidak ada rumah sakit di Solo menolak pasien covid," tegas dia sekali lagi.

Hal lain yang mendapatkan perhatian serius, dalam upaya menanggulangi covid, adalah jam operasional warung wedangan. Banyak warung wedangan, semacam warung hik, jam operasional sampai tengah malam dan menimbulkan kerumunan.

Gibran menambahkan, jam operasional mal, hiburan, dan pusat kuliner termasuk di dalamnya warung angkringan atau hik ini memang harus menaati aturan. "Ya memang dalam masa sulit pandemi ini, semua harus diatur. Pemerintah tidak ingin mengorbankan ekonomi dan kesehatan. Tapi mesti semua mengikuti aturan," tandas dia.

Yang jelas, kesepakatan bersama para kepala daerah yang dibuat di Makorem 074/Wt itu, akan ditandatangani para kepala daerah dalam bentuk SE PPKM Mikro pada 28 Juni. "Sementara ini masih pakai SE PPKM yang lama dulu," pungkas Gibran sekali lagi. (WJ/OL-10)