Labor Institute Indonesia Desak Pemerintah Antisipasi Efek Domino PPKM

LABOR Institute Indonesia atau Institute Pengembangan Kebijakan Alternatif Perburuhan Indonesia meminta pemerintah segera mengantisipasi efek domino pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPKM Mikro). Karena pemberlakuan kebijakan tersebut diprediksi akan berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang massif karena lumpuhnya ekonomi masyarakat.

Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga menyatakan PPKM Mikro yang membuat batasan-batasan pergerakan dalam masyarakat akan berakibat pada menurunnya produktivitas dan daya beli masyarakat. Sehingga berakibat pada berkurangnya produk industri, yang akhirnya membuat para pengusaha sulit menjalankan roda bisnis mereka.

"Sehingga sektor-sektor industri pariwisata, perhotelan, retail, transportasi, makanan-minuman, dan restoran akan terkena dampak yang cukup parah akibat kebijakan tersebut," kata Andy dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/6).

Baca Juga: Labor Institute Perkirakan Perayaan Hari Buruh Tahun Ini Kondusif

Andy meminta pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan yang strategis dan komprehensif untuk mengantisipasi dampak tersebut. Dan langkah pemberian bantuan tunai langsung, subsidi upah, relaksasi iuran BPJS, relaksasi Perpajakan dan Stimulus perpajakan perlu dikeluarkan untuk mengantisipasi hal tersebut.

"Selain itu pemotongan tunjangan pejabat tinggi negara, eselon 1, anggota DPR/MPR RI, serta direksi/komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu segera dilakukan untuk menghemat pengeluaran negara dan mengalihkannya ke mekanisme bantuan sosial dan kebijakan relaksasi yang diberikan negara kepada para pengusaha dan pekerja," harapnya. (AP/OL-10)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Denny parsaulian