Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK 439 orang dari sejumlah kabupaten dan kota di Riau telah melakukan pendaftaran secara daring program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tahun 2021.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Riau Neil Antariksa mengapresiasi antusiasme masyarakat Riau yang telah berhasil mendaftar SKPP Bawaslu. Hingga jelang penutupan, Jumat (28/5), tercatat sebanyak 439 pendaftar dari berbagai kabupaten dan kota di Riau.
"Berdasarkan hasil laporan dari tim SKPP Bawaslu, jumlah pendaftar hingga kemarin di Riau sudah mencapai angka 439 pendaftar," jelas Neil, Sabtu (29/5).
Baca juga: Bawaslu Kalsel Tindaklanjuti Kasus Survei SMRC
Dalam mendongkrak jumlah pendaftar, lanjut Neil, pihaknya telah meminta kepada seluruh Bawaslu kabupaten dan kota agar berkoordinasi dengan universitas maupun perguruan tinggi sederajat di daerah masing-masing.
Selain itu, sambung Neil, selain sosialisasi terhadap instansi perguruan tinggi se-Riau, Bawaslu kabupaten dan kota juga sudah melakukan sosialisasi dengan organisasi maupun ikatan mahasiswa yang ada.
Neil menjelaskan, jumlah pendaftar terbanyak berada di Kota Pekanbaru dengan sebanyak 113 orang. Kemudian Kota Dumai dengan jumlah pendaftar 85 orang.
Selain itu, Kabupaten Kampar sebanyak 57 orang, Kabupaten Bengkalis 53 orang, Kabupaten Siak sebanyak 53 orang, Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 46 orang dan Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 32 orang.(OL-5)
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved