Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
GUBERNUR Maluku Utara Abdul Gani Kasuba serius ingin menjadikan Sofifi sebagai daerah kawasan khusus. Untuk itu gubernur menemui Sultan Tidore, Husain Sjah di Kedaton Soasio, Tidore, Jumat (16/4). Pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit itu akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama, yakni mempercepat pembangunan kawasan khusus di Sofifi.
Sultan Tidore, Husain Alting Sjah saat dikonfirmasi hasil pertemuan dengan Gubernur menyampaikan, ada dua hal penting yakni bagaimana mempercepat pembangunan yang ada di Sofifi. Yaitu membaun kawasan khusus.
"Kawasan khusus itu memang kalau dalam mindset atau dalam pola pikir kita harus punya satu kesamaan yakni Sofifi itu harus cepat maju dan bisa sejajar dengan kota-kota lain," ungkap Sultan.
Dalam pertemuan antara Sultan Husain dengan gubernur sudah disepakati bahwa kawasan khusus tersebut di dalamnya tidak ada daerah otonom baru.
"Sudah disampaikan oleh gubernur langsung ke saya dan saya sepakat bahwa kita mempercantik Sofifi dan membuat Sofifi menjadi wah. Dan menjadikan Sofifi serta orang Maluku Utara menjadikan Sofifi sebagai tempat tinggalm sekaigus membangun perekonomian dan pemerintahan di sana," kata Sultan.
"Sofifi itu sama-sama torang pe harga diri. Oleh karena itu, tiada alasan untuk kami manahan, tapi yang kedua, tidak ada daerah otonomi baru. Apa gunanya daerah otonomi baru kalau katorang masih bertikai," lanjutnya.
Selain itu Sultan juga berharap kawasan khusus ini jangan sampai terjadi tarik ulur satu dengan yang lain, harus ada kepemimpinan bersama di bawah kendali gubernur dan DPRD Provinsi.
"Saya sebagai anggota DPD RI dan juga sebagai Sultan akan sama-sama dengan gubernur, membantu gubernur melakukan fungsi pengawasan sehingga Sofifi ini betul-betul menjadi daerah kawasan khusus yang pembangunannya bisa berjalan selaras dan cepat," tegasnya.
baca juga: Saifuddin Djuba Dilantik Sebagai Penjabat Bupati Halmahera Utara
Senada dengan Sultan, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba menambahkan terkait dengan kawasan Khusus, pembangunan tidak hanya berhenti di Desa Gita tetapi juga sampai ke Payahe.
"Saya katakan di Payahe juga dilakukan pembangunan. Memang secara resmi belum tapi pembangunan sudah menyentuh wilayah Gita dan Payahe dan sudah disetujui oleh Sultan Tidore.
"Insya Allah Selasa depan saya akan ke Jakarta bertemu Mendagri. Atas izin Pak Sultan, Bupati, Walikota, kita akan resmikan kawasan Sofifi," pungkasnya. (OL-3)
KPK menggeledah sejumlah kantor milik swasta di sekitar Jakarta dan Tangerang Selatan, Banten. Penggeledahan terkait kasus pencucian uang tersangka mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba
KPK menyebut tersangka dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba bisa bertambah.
KPK mengaitkan bisnis milik mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba dengan dugaan pencucian uang yang sedang diusut.
Kali Kobe yang berada di Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara meluap. Fenomena itu memicu banjir di Desa Lilief Waibulan, pada Minggu (21/7).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Muhaimin Syarif, mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, Rabu (17/7).
KPK menangkap mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara (Malut) Muhaimin Syarif pada Selasa (16/7) malam WIB.
Muhammad Rudi berharap, berdasarkan pertemuan yang dihelat hari ini akan lahir kajian dan kebijakan terbaru yang dapat meningkatkan berbagai sektor pendukung kemajuan Batam.
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Hingga Semester I 2024, 22 KEK mencatatkan realisasi investasi senilai Rp205,2 triliun. Pemerintah optimistis KEK mampu memenuhi target investasi sebesar Rp78,1 triliun pada akhir 2024.
The Grand Outlet Bali (GOB), kawasan retail di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali, secara resmi segera dibangun pada lahan seluas 4,7 hektare
PEMERINTAH pada hari ini resmi meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper One Map Policy (OMP) Beyond 2024.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini sebanyak 233 proyek strategis nasional (PSN) yang telah ditetapkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved