Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, melarang mudik Lebaran 2021 sesuai instruksi pemerintah pusat. Penerapan larangan mudik nantinya melibatkan RT dan RW. Untuk itu Pemkot Malang segera membuat surat edaran terkait hal itu.
"Larangan mudik mengikuti instruksi pusat, kalau dilarang kita lakukan bersama-sama," tegas Wali Kota Malang Sutiaji, Selasa (30/3).
Ia menjelaskan semula mudik lebaran dibolehkan kendati masa pandemi. Karena itu Pemkot Malang melakukan penguatan pada PPKM skala mikro dengan mengontrol mobilitas warga di tingkat RT/RW.
Pengawasan ketat melalui pengecekan setiap orang yang datang ke lingkungan rukun tetangga. Namun, setelah adanya larangan mudik, nantinya mobilitas orang akan diperketat.
"Tidak harus penyekatan. Kalau disekat saja kan kadang-kadang petugasnya juga masih kecolongan. Jadi kita intensifkan dari RT dan RW," katanya.
Dengan cara itu mobilitas orang akan terawasi, termasuk siapa saja yang keluar masuk akan ketahuan. Bahkan, tamu yang menginap di rumah warga akan terdeteksi. Pemkot memperketat mobilitas warga guna mencegah arus mudik guna membendung penularan dan kasus baru covid-19.
Sebab saat ini kasus baru covid-19 sudah menurun, semula dua digit menjadi satu digit, lalu hanya 3-7 kasus baru per hari. Dalam beberapa hari ini bahkan pernah tidak ada kasus baru."Tapi kita tidak boleh lengah, harus tetap waspada terhadap covid-19," tuturnya.(OL-13)
Baca Juga: Khofifah Minta Warga Jatim Patuhi Larangan Mudik 2021
Selama momen libur Idul Adha tahun ini pada 13-19 Juni, jumlah penumpang menuju wilayah KAI Daop 1 Jakarta tercatat sebanyak 195.330 orang.
Anggota Ombudsman Hery Susanto membeberkan fakta-fakta terkait karut marutnya pengelolaan program Mudik Gratis Lebaran 2024 dengan moda bus.
SURVEI Indikator Politik Indonesia menyebut sebagian besar pemudik mengaku puas dengan kinerja polisi lalu lintas (polantas) selama arus mudik dan balik Lebaran 2024.
PELAKSANAAN mudik Lebaran 2024 dinilai memuaskan. Hal itu berdasarkan hasil jajak pendapat Indikator Politik Indonesia yang menyebut tingkat kepuasan masyarakat mencapai 73,9%.
Apreasiasi tersebut disampaikan Presiden saat melakukan rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (6/5).
Pengamat transportasi Soegijapranata Djoko Setijowarno mendorong pemerintah memperbaiki program mudik gratis karena dianggap bermasalah.
Tersedia ragam promo istimewa lainnya untuk pembelian seluruh lini produk Wuling sampai dengan 30 April 2023.
"Angka ini naik 11% dibandingkan realisasi di 2021 sebesar 3.348 MW," kata General Manager PLN UID Jakarta Raya Doddy
PT ASDP Ferry Indonesia mengutamakan arus kendaraan roda dua dan roda empat atau kendaraan penumpang.
Penyembelihan hewan kurban secara mandiri di luar rumah pemotongan hewan atau lembaga ziswaf harus terhindar dari potensi penyebaran covid-19.
Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa terkait pelaksanaan salat Idul Adha dan kurban tahun ini.
Sanksi bagi ASN yang melanggar aturan larangan mudik akan dipotong tunjangan penghasilannya selama sebulan, sedangkan untuk non-ASN bisa diberhentikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved