Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KABUPATEN Banyuwangi merupakan lumbung padi bagi Jawa Timur. Produksi petani padi di Banyuwangi selalu surplus, karena itu Banyuwangi menolak masuk beras impor.
"Banyuwangi tidak perlu impor beras. Kami selalu surplus, bahkan beras Banyuwangi dikirim ke berbagai daerah. Kemarin sudah saya rapatkan dengan
dinas terkait, kita hitung neraca beras, dan jelas bahwa tidak perlu beras
impor masuk daerah ini," kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, seusai menebar ikan di Sungai Karangdoro, Banyuwangi, Senin (22/3/2021).
Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan, pada 2020, Banyuwangi menghasilkann 788.971 ton gabah kering giling (GKG) atau setara 495.079 ton
beras. Adapun tingkat konsumsi beras sebesar 165.411 ton. Sehingga pada
2020 terdapat surplus 329.668 ton beras.
Memasuki masa Januari-Maret 2021, data Dinas Pertanian dan Pangan menyebutkan, produksi GKG Banyuwangi sebesar 158.892 ton atau setara 99.705 ton beras. Adapun tingkat konsumsi Januari-Maret 2021 sebesar 41.415 ton, sehingga terdapat surplus 58.290 ton beras.
"Riset kita, konsumsi beras per kapita warga Banyuwangi sekitar 94,47 kilogram per orang per tahun. Jadi kita sudah hitung, tahun 2021 ini kita targetkan produksi sekitar 491.000 ton beras, lalu tingkat konsumsi sekitar 165.000 ton, maka ada surplus 325.000 ton beras. Dengan surplus yang besar, tentu tidak perlu beras impor masuk Banyuwangi," ujar Ipuk.
Bupati Ipuk memaparkan, jangan sampai beras impor masuk ke daerah sentra pangan seperti Banyuwangi, karena bisa berakibat pada turunnya harga gabah petani. "Kalau beras impor masuk, harga gabah petani bisa semakin tertekan.
Makanya kami tidak ingin beras impor masuk Banyuwangi," tegasnya.
Ipuk menambahkan, untuk meningkatkan nilai tambah petani, pihaknya mendorong pengembangan beras organik. Sejumlah lahan beras organik kini terus dikembangkan di Banyuwangi. Pemkab Banyuwangi juga memberi bantuan pupuk organik secara merata ke seluruh kecamatan dan desa.
"Dengan beras organik, ada nilai tambah yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani," ujarnya. (OL-13)
Baca Juga: Impor Beras Dzolimi Petani Purwakarta
Menyikapi tingginya harga cabai rawit merah di tingkat konsumen, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Pertanian menggelar aksi stabilitas pasokan harga pangan.
PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field berkomitmen mendukung inisiatif-inisiatif kreatif yang lahir dari warga yang juga para pelaku UMKM di sekitar perusahaan.
Diketahui, cuaca panas terjadi di Padang sejak dua pekan belakangan ini. Seluas 4.200 hektare lahan pertanian di Padang terancam kekeringan.
RAUT wajah rasa kekecewaan bercampur murung sulit disembunyikan oleh ribuan petani bawang merah di kawasan Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
Petani di daerah tersebut berharap ada perhatian dan solusi dari pemerintah untuk mengatasi kekurangan air untuk lahan persawahan agar panen tetap berkelanjutan.
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas petani kelapa sawit di seluruh Indonesia.
Puluhan hektare sawah di Purwakarta terancam gagal panen setelah pasokan air mengering.
Kementan terus mendorong program perluasan Areal Tanam (PAT) Padi
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengeklaim program pompanisasi yang saat ini digencarkan Kementerian Pertanian berhasil meningkatkan produksi padi.
Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional IX akan kembali diadakan, menjadi ajang bergengsi untuk mengeksplorasi dan memamerkan berbagai varietas tanaman pangan unggulan.
Program penanaman padi apung yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di beberapa kabupaten dalam dua tahun terakhir mengalami kegagalan.
GELAGAT pemerintah yang menjadikan perubahan iklim sebagai alasan gagalnya swasembada pangan tak dapat dibenarkan. Semestinya itu memacu upaya pengambil kebijakan berbuat lebih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved