Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DEWAN Pimpinan Daerah Partai Demokrat Papua menyatakan sikap mendukung penuh kepemimpinan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan jajaran pengurusnya.
Demokrat Papua juga menolak hasil keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5-6 Maret 2021, karena dianggap inkonstitusional dan tak sesuai AD/ART partai.
"Kami DPD, DPC dan DPAC Partai Demokrat se-Papua, menyatakan kesetiaan dan loyalitas kami untuk mendukung penuh kepengurusan Ketum AHY dan seluruh pengurus yang telah secara sah terpilih dalam Kongres Demokrat Maret 2020 lalu di Jakarta."
"Dan juga telah terbukti dimana DPD Demokrat Papua mendeklarasi dukungan dan memberi 100 persen suara untuk AHY pada Kongres Maret 2020 lalu," tegas Wakil Ketua Demokrat Papua Ricky Ham Pagawak di Jayapura, Sabtu (6/3/2020).
Ricky menyebut KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, merupakan kongres abal-abal karena tidak dihadiri 2/3 pengurus Ketua DPD seluruh Indonesia, serta tidak dihadiri 1/2 DPC se Indonesia. Apalagi, ketua umum yang ditetapkan dalam KLB adalah bukan merupakan kader Partai Demokrat.
"Sehingga kami menolak dan seluruh kader Demokrat Papua hari ini nyatakan siap perang melawan siapa pun yang telah ganggu kepengurusan demokrat yang sah. Sampai kapan pun kami akan lawan ditingkat peradilan maupun tingkat apa pun," tegasnya.
Sementara itu, Yunus Wonda yang juga salah satu Wakil Ketua DPD Demokrat Papua memastikan tak ada satu pun pengurus partainya yang menghadiri KLB di Deli Serdang Sumatera Utara.
"Sehingga kalau ada yang mengklaim dan mengatasnamakan DPD Demokrat Papua dan hadir dalam acara KLB itu, kami nyatakan tidak sah. Sebab sudah pasti yang bersangkutan bukan dari pengurus kami dan tidak pernah terdaftar sebagai pengurus Demokrat. Sebab sudah pasti kami seluruh pengurus demokrat Papua, ada di bawah satu komando, yaitu Ketum DPP Demokrat Papua AHY," pungkasnya.
Pernyataan siap perang dari DPD Partai Demokrat Papua juga ditandai hadirnya aksi massa yang membawa alat perang lengkap di depan kantor DPD Demokrat Papua. Massa pendukung yang hadir akhirnya bubar dengan tertib usai ditemui dan mendapat penjelasan dari para kader Demokrat Papua yang hadir. (OL-13)
Baca Juga: Mahfud: Pemerintah Tidak Anggap KLB Partai Demokrat Ilegal
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Menurut AHY, penyelenggaran pilpres dan pileg yang dilakukan serentak menyebabkan banyak calon anggota legislatif yang berkontestasi cenderung tidak dikenali.
DPP Partai Demokrat menyerahkan surat rekomendasi kepada 60 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
AHY menjelaskan Zulkiflimansyah merupakan gubernur petahana. Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dianggap telah membawa kemajuan dan kesejahteraan untuk masyarakat NTB.
AHY sebut belum ada permintaan khusus soal Kaesang dari Jokowi
Setelah Presiden Joe Biden mengundurkan diri dari pencalonan, Demokrat mengumpulkan hampir US$50 juta dalam donasi untuk kampanye kepresidenan Kamala Harris.
PARTAI Demokrat resmi mengusung Anwar Hafid dan Renny Amiwati Lamajido sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Sulawesi Tengah 2024.
PARTAI Demokrat resmi mengusung M Nasir-M Wardan sebagai calon gubernur (cagub) dan calon gubernur (cawagub) Pilkada Riau 2024.
Setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini legislator dari Partai Demokrat dan PKS turut mendorong agar Pansus dugaan skandal mark up impor beras Bulog dapat segara dibentuk di DPR.
PKS memberikan surat keputusan rekomendasi dukungan untuk pasangan Anwar Hafid dan Reny A Lamadjido maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah 2024, Kamis (4/7) malam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved