Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat meluncurkan pasar digital berupa situs bernama borongdong.id. Program yang digagas berkat kerja sama bank bjb, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Dinas UMKM dan Bank Indonesia ini dibuat untuk meningkatkan transaksi dari kelompok menengah atas khususnya untuk membeli produk UMKM asli Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan borongdong.id lahir dari semangat optimistis kebangkitan ekonomi pada 2021.
"Harus pulih dari pandemi. Sekarang vaksin berproses, ekonomi juga pulih," kata pria yang kerap disapa Kang Emil saat meluncurkan pasar digital tersebut di Gedung Sate, Bandung, Rabu (10/2).
Menurut Emil, masyarakat harus kembali produktif meski proses vaksinasi belum usai. Peningkatan produktivitas ini akan maksimal jika dilakukan secara bersama-sama.
"Dengan borongdong.id ini, mendorong 27% masyarakat yang merupakan kelas menengah atas agar lebih sering berbelanja produk UMKM lokal, untuk menggerakkan ekonomi 73% masyarakat menengah bawah," ujarnya.
Dalam hal ini, Emil memastikan platform jual beli ini akan menyasar ASN di Jawa Barat yang kondisi ekonominya tidak terganggu meski saat ini masih pandemi.
"ASN ini penghasilannya tidak terganggu, beda dengan masyarakat lain," imbuhnya.
Menurutnya, terdapat 330 ribu ASN di seluruh Jawa Barat.
"Yang belanjanya ada 100 ribu saja, sudah berapa puluh miliar produk UMKM yang terserap," ucapnya.
Baca juga: Ratusan Hotel di Jawa Barat Bangkrut Terimbas Pandemi
Oleh karena itu, Emil meminta pemangku kebijakan di institusi pemerintah untuk menginstruksikan ASN agar berbelanja di borongdong.id.
"Masyarakat harus saling berempati," tukasnya.
Selain itu, Emil menyebut hadirnya platform digital ini untuk menyosialisasikan pentingnya digitalisasi di saat ini. Bahkan, setiap pelaku UMKM saat ini wajib beralih ke digital.
"Jika dulu digitalisasi itu pilihan, sekarang jadi kewajiban," tuturnya.
Di tempat yang sama, Direktur Komersial bank bjb Nancy Adistyasari mengatakan saat ini jumlah pelaku UMKM yang tergabung dalam borongdong.id sebanyak 256.
"120 di antaranya merupakan mitra UMKM kami," ujarnya.
Berbagai UMKM telah masuk menjadi mitra platform tersebut seperti kuliner, busana, kerajinan, dan kecantikan. Menurut dia, untuk menjadi mitra dilakukan seleksi terlebih dahulu.
"Memang kami pilih dulu mana yang sudah punya kemampuaan untuk jualan online," ungkapnya.
Selain itu, Nancy memastikan pihaknya melakukan pendampingan terhadap mitranya tersebut. Salah satunya melalui program di sentra yang dikhususkan untuk melatih UMKM.
"Kami secara digital bersama pelaku UMKM bertemu secara online, diskusi, tukar informasi mengenai kondisi pasar, harga. Kami bentuk pasar UMKM supaya mereka ada akses untuk berjualan," katanya.
Tak hanya itu, pihaknya memberikan pelatihan terkait pemasaran, pengemasan, dan tampilan produk lainnya. Ia pun berharap borongdong.id bisa semakin berkembang sehingga memberi efek domino.
Kepala Bank Indonesia perwakilan Jawa Barat Herawanto mendukung langkah ini. Menurutnya, keterlibatan kelas menengah atas sangat berarti untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
Terlebih, menurutnya perekonomian Jawa Barat triwulan IV 2020 tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan III 2020 meskipun masih dalam tekanan kontraksi akibat pandemi yang masih terjadi.
"Secara triwulanan, perekonomian Jawa Barat mencatat pertumbuhan positif sebesar 0,22% (qtq). Untuk keseluruhan tahun 2020 perekonomian Jawa Barat mengalami kontraksi sebesar -2,44% (yoy)," katanya di tempat yang sama.
Dia berharap adanya langkah-langkah inovatif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka pemulihan ekonomi, Bank Indonesia Jawa Barat telah menggemakan lima kunci pemulihan ekonomi.
"Salah satunya mendorong sisi demand (konsumsi masyarakat) melalui stimulus fiskal. Juga mendorong percepatan digitalisasi ekonomi untuk industri besar, menengah, dan UMKM," pungkasnya.(OL-5)
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Dialog ekonomi ini membahas peran pemerintah daerah dalam pembangunan nasional yang menuntut kewenangan lebih luas untuk mengelola anggaran dari pemerintah pusat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved