Jawa Barat Akan Perkuat Puskesmas untuk Penanganan Covid-19

GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan pada 2021 pihaknya akan memaksimalkan penanganan Covid-19 melalui puskesmas. Hal tersebut dilakukan agar meringankan beban rumah sakit yang selama ini menjadi satu-satunya tumpuan dalam penanganan pasien Covid-19.

"Karena itu, kami tahun ini akan memulai perlawanan covid-19 melalui puskesmas dengan merekrut relawan khsusus. Sudah ada 3 ribu yang daftar. Kita melihat ini dari Thailand karena mereka berhasil melawan covid-19 dengan menghidupkan layanan di puskesmas," kata Ridwan Kamil dalam acara webinar, Jumat (22/1).

"Saat ini kan RS yang menangani semua pasien mulai dari gejala ringan hingga berat. Nantinya perawatan pasien covid-19 gejala ringan dirawat di puskesmas sehingga tidak membebani RS. Sedang dan berat di RS, ringan puskesmas termasuk urusan manajemen pendataan dan vaksinasi," tambah pria yang akrab disapa Kang Emil ini.

Selain penanganan pasien Covid-19, Kang Emil menyebut pihaknya juga akan mengaktifkan puskesmas melakukan penyuntikan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat. Ia memperkirakan, dengan keterlbatan puskesmas dan RS dalam penyuntikan vaksinasi, dalam satu hari sebanyak 14 ribu masyarakat Jawa Barat dapat dilayani.

"Tapi kalau begitu saja mungkin terlalu lama untuk mencakup semua warga Jawa Barat. Kita lagi cari cara antara jamnya dinaikkan atau penyutikan ditambah. Tapi solusinya adalah menambah tempat penyuntukan dan vaksinator di luar puskesmas. Itu dengan syarat kalau vaksinnya tersedia dengan jumlah yang kita butuhkan," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, pihaknya akan memastikan program vaksinasi nasional dapat diakses seluruh masyarakat tanpa beban apapun.

Persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan menyiapkan timeline vaksinasi nasional yang akan dilaksanakan hingga 2022 mendatang, hingga persiapan fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu memberikan pelayanan vaksinasi Covid-19.

"Kami memastikan akses vaksinasi terbuka luas. Tmpat pelayana vaksinasi bisa melibatkan fasilitas pemerintah maupun swasta. Untuk ssaat ini akan dilakukan di spuskemas dan beberapa RS, tapi ini tidak mencukupi sampai kita mencapai target. Dibutuhkan fasilitas kesehatan lainnya dan saat ini masih dipertimbangkan penyediaan rantai dinginnya," beber Nadia.

Selain itu, pihaknya juga akan terus memantau kemungkinan terjadinya kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI). Dalam hal ini, Kemenkes bekerjasama dengan komite pengawas KIPI dan Satgas Covid-19 baik di pusat maupun daerah. Masyarakat juga bisa melakukan pengaduan terkait program vaksinasi nasional dengan menghubungi 119.

"Ini kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk memastikan vaksin bisa diakses dan diberikan kepada masyarakat tanpa ada keterkaitan dengan BPJS atau lainnyA. Ini yang bisa kita berikan kepada masyarakat tanpa dirasakan ada beban-beban tertentu," pungkas Nadia. (Ata/OL-09)