Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf berencana akan divaksin Covid-19 bersama tenaga kesehatan (Nakes). Yusuf pun bersedia menjadi yang pertama divaksin di Tasikmalaya.
"Berdasarkan informasi Kota Tasikmalaya akan mendapatkan jatah vaksin untuk 1.200 orang dan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan (nakes) terlebih dahulu termasuk para pejabat dan vaksin tersebut mudah-mudahan lancar," kata pelaksana tugas Wali Kota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf, Rabu (13/1/2021).
Yusuf juga meminta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. "Penyebaran virus korona yang terjadi selama ini belum berakhir tetapi pelaksanan vaksin ini salah satu cara mengatasi pandemi covid-19 dan memutus mata rantai penyebaran wabah wuhan. Akan tetapi, Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus dilakukan secara tegas agar masyarakat lebih sadar lagi dalam menerapkan protokol kesehatan mulai memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan tidak berkerumun," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, Ivan Diksan mengatakan, dalam operasi yustisi yang dilakukan oleh TNI, Polri, Polisi Militer (PM), Satpol PP, BPBD, Dishub dan Damkar selama ini bertujuan untuk menekan penyebaran virus korona karena peningkatan kasus masih tinggi. Penindakan dalam kasus yang selama ini harus dilakukan secara tegas karena sanksi yang diberikan sudah jelas denda Rp50 ribu bagi pelanggar.
"Untuk operasi yustisi akan terus dilakukannya sampai 14 hari termasuknya pembatasan jam malam diberlakukan sampai pukul 19.00 WIB dan semua aktivitas masyarakat maupun para usaha, pedagang, kafe, restoran, mal supaya tutup guna menyebaran virus korona bisa menurun. Apalagi, kondisi Kota Tasikmalaya sudah masuk di zona merah atau risiko tinggi," pungkasnya. (AD/OL-10)
Semua pihak berhak datang berkunjung atau menetap di Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI tidak akan melakukan operasi yustisi untuk mencegah pendatang.
Operasi ini bertujuan untuk menanggapi laporan masyarakat tentang aktivitas penyewaan harian unit apartemen yang diduga digunakan untuk perbuatan tidak senonoh.
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak akan melarang pendatang baru ke Jakarta. Ia mengatakan, Jakarta terbuka untuk semua.
Populasi di Depok sudah padat karena telah mencapai 2,484 juta jiwa.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono berharap warga Jakarta yang akan mudik tidak membawa sanak keluarga saat kembali lagi ke Ibu Kota.
Dukcapil DKI Jakarta pihaknya belum berencana menerapkan operasi yustisi bagi pendatang pasca lebaran tahun ini.
Sandi mengungkapkan kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan setiap bulan dengan materi yang beragam.
Ada beberapa langkah antisipatif yang mulai diterapkan Puskesmas Warungkondang untuk mencegah penyebaran covid-19.
Munculnya kembali covid-19 tentu perlu diantisipasi. Karena itu, saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memitigasi penyebaran covid-19, terutama pada sektor pariwisata.
Saat ini, kelima pasien tersebut hanya bergejala ringan. Mereka sedang melakukan isolasi mandiri di rumah.
Bupati memastikan terpaparnya warga tersebut saat yang bersangkutan berada di luar daerah.
Galeri menjadi catatan sekaligus spirit agar warga Jabar tak gentar, namun tetap waspada menghindari penularan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved